SHARE

KETUA DPR RI Setya Novanto bersikap bijaksana untuk menghindari banyak pertanyaan terkait upaya praperadilan yang kemungkinan besar akan dilakukan dari penzholiman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan akan lebih fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraannya, sebagai Ketua DPR RI. Terkait masalah praperadilan, biarlah itu menjadi urusan tim kuasa hukumnya. Merekalah, para pengara itu, yang bisa lebih memahami permasalahannya,

Praperadilan sah-sah saja dilakukan sebagai refleksi atas penzholiman yang dilakukan KPK dengan memberikan status tersangka dari indikasi keterlibatannya pada kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Praperadilan juga bukan sekadar upaya pembelaan diri dari jerat hukum yang secara sembrono ditebar KPK. Tidak pula dianggap sebagai langkah perlawanan. Ini adalah upaya konstitusional yang memang dipersilakan oleh undang-undang.

Sesaat setelah KPK mengurai pencitraannya dengan menetapkan status tersangka melalui sebuah press-confrence, Firman Wijaya yang mewakili tim kuasa hukum Ketua DPR itu menuturkan bahwa pihaknya akan menggulirkan upaya hukum melalu praperadilan. Firman Wijaya menyatakan, pihaknya masih terus melakukan komunikasi untuk mematangkan rencana tersebut.

Hasil gambar untuk setya novanto dan firman wijaya
Firman Wijaya, pengacara Setya Novanto. Penetapan tersangka oleh KPK tidak adil.

“Kami terus  berkomunikasi untuk menentukan langkah. Penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak adil. Jadi tentunya upaya praperadilan selalu ada,” papar Firman Wijaya. Ia mengaku sudah berdiskusi panjang dengan Setya Novanto. Dalam diskusi itu, ia menyampaikan perlunya pendalaman surat penetapan tersangka. “Itu hasil diskusinya,” ujarnya.

Sebelum mengajukan opsi praperadilan, Firman terlebih dulu mendalami  surat penetapan resmi Setya Novanto sebagai tersangka. Sebab, menurut dia, apabila KPK menyebut ada penyalahgunaan wewenang oleh Setya Novanto, maka hal itu harus dibuktikan secara logis.

 

Baca Juga  Meski Diklaim Sudah Bebas, Sjamsul Nursalim Bisa Ditangkap, Karena Masih Berhutang Kepada Negara