SHARE

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto melalui kuasa hukumnya, Firman Wijaya, melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran hukum pascabergulirnya rekaman PT Freeport Indonesia.

“Ke sini (Bareskrim) untuk mengadukan Menteri SS (Sudirman Said),” kata Firman di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan, Setya akan melaporkan beberapa dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Sudirman. “Dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran ITE,” katanya.

Upaya pelaporan ini, kata Firman, untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang selama ini menyerang kliennya. “Ini sudah menyerang nama baik Setnov (Setya Novanto). Ini harus ditindak serius. Untuk itu, kami ingin meluruskan tuduhan ini, makanya kami lapor ke Bareskrim,” ujarnya.

Menteri ESDM telah mengadukan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga telah mencatut nama Presiden dan Wapres dalam perpanjangan kontrak Freeport.

Bukti rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak M Riza Chalid yang berisi dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden sudah diserahkan ke MKD.

Dalam persidangan MKD, Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin telah dimintai keterangan. Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto juga telah dimintai keterangan oleh MKD, meski pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Sejak awal Setya Novanto mempersoalkan rekaman percakapan yang dibuat Maroef Sjamsoeddin. Menurut Setya, rekaman itu bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, Setya menilai rekaman itu tidak layak dijadikan alat bukti dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Rekaman yang dimiliki oleh saudara Maroef Sjamsoeddin diperoleh secara melawan hukum, tanpa hak, tanpa izin, serta bertentangan dengan undang-undang. Karena itu, tidak boleh digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan etik yang mulia ini sebab alat bukti perekaman tersebut adalah ilegal,” ujar Setya.

Setya menyebut bahwa dasar aduan dari Menteri ESDM Sudirman Said adalah rekaman ilegal sehingga dia pun keberatan rekaman itu jadi alat bukti.

“Bahwa seperti kita ketahui, sekalipun Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, bilamana hendak melakukan perekaman atau penyadapan tetap harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Setya.

Dia pun menganggap Maroef sebagai seorang pegawai swasta perusahaan asing di Indonesia yang tak memiliki wewenang seperti penegak hukum untuk merekam atau menyadap pembicaraan.

“Bahwa saudara Maroef Sjamsoeddin adalah pegawai swasta perusahaan asing di Indonesia (PT Freeport Indonesia), bukan penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk merekam/menyadap pembicaraan pejabat negara atau warga negara Indonesia atau siapa pun di bumi Indonesia,” ujar Setya