SHARE
Sidang ketiga dalam lanjutan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri, Kamis (23/3), menghadirkan tujuh saksi. Namun, yang kemudian menjadi ‘bintang’ adalah Miryam S.Haryani. Mantan anggota DPR dari Fraksi Hanura yang masih tampak cantik di usinya yang ke-44 itu melontarkan pengakuan yang menggegerkan.
Sambil menangis Miryam S.Haryani menyatakan bahwa ia berada dalam tekanan saat diperiksa oleh tiga penyidik KPK. Keterangan yang disampaikannya waktu itulah yang kemudian menjadi dasar dari tim jaksa penuntut umum KPK untuk mengeluarkan dakwaannya.
Dalam dakwaan terhadap Maryam, disebutkan,  saat menjadi anggota Komisi II, Miryam Haryani disebut-sebut  pernah meminta uang kepada eks Dirjen Dukcapil Kemdagri Irman sebesar USD 100 ribu untuk Chairuman Harahap. Duit yang diminta itu disebut untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke beberapa daerah.

Dalam surat dakwaan, Miryam disebutkan juga meminta uang Rp 5 miliar kepada Irman untuk kepentingan operasional Komisi II.

kusti233
Atas permintaan pada Agustus 2012 itu, Irman memerintahkan Sugiharto, yang saat itu menjabat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, menyiapkan uang untuk diberikan kepada Miryam.

Uang itu disebut jaksa pada KPK dibagi-bagikan secara bertahap, dengan rincian, salah satunya, untuk 4 pimpinan Komisi II, yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi, masing-masing sejumlah USD 25.000.

Miryam Haryani membantah semua tudingan itu.
 
Siapa Miryam S.Haryani?
yani1

Wanita kelahiran Indramayu, 1 Desember 1973, ini  terpilih menjadi anggota DPR pada Pileg 2009 dan duduk di Komisi II DPR RI.  Bergabung dengan partai Hanura pada tahun 2006, Miryam dipercaya untuk menangani segmen wanita. Untuk itu, anggota DPR dari dapil Cirebon dan Indramayu ini mendirikan Yayasan Srikandi Indonesia.

Baca Juga  KPK Pastikan Hadir di Sidang Praperadilan Miryam & Syafruddin Tumenggung

Miryam S. Haryani sudah aktif berpolitik sejak di bangku kuliah. Sejak tahun 1997, Yani terlibat langsung dalam gerakan reformasi bersama para mahasiswa lain dalam upaya menumbangkan Orde Baru dan juga di tahun 2001 terlibat dalam aksi unjuk rasa menggulingkan Presiden Abdurrahman Wahid.
Di 2002 Yani bergabung dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) dan menjabat menjadi Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBR (2002-2005).  Yani maju menjadi calon legislator dari PBR pada Pemilu 2004 meskipun gagal mendapat kursi. Pasca Pemilu 2004, Yani vakum di dunia politik dan memutuskan untuk fokus mengembangkan usaha-usahanya.

Di 2006, Yani bergabung dengan Hanura dan dipercaya untuk menjadi Wakil Sekretaris Jendral Bidang Pemenangan Pemilu Hanura (2006-2009) dan menjadi pencetus dan sekaligus Ketua Umum Srikandi Hanura.

Di 2009 Yani berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI dan bertugas di Komisi II.