SHARE

Ini perkembangan terkini terkait kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri.

Masih terkait dengan Miryam S.Haryani, politisi Hanura yang menghebohkan sidang  ketiga kasus e-KTP itu, Kamis (23/3) lampau, saat ia menangis dan meminta majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatanganinya.

Alasannya, karena ia dipaksa dan diancam oleh tiga penyidik KPK yang memeriksanya di gedung KPK kala itu, sehingga ia kemudian “mengarang”.

Miryam S.Haryani akan kembali dihadirkan sebagai saksi pada sidang ke-4, Kamis (30/3) besok.

Namun, masih belum pasti, apakah ia akan hadir

Miryam S.Haryani

Terkait dengan ketidakpastian kehadiran Miryam S.Haryani tersebut, berkembang rumor bahwa ia ditekan ia  beberapa koleganya di Senayan

Diantara penekan tersebut adalah rekannya di fraksi Hanura dan Desmond J.Mahesa

Desmond, yang Wakil Ketua Komisi III DPR, membantah rumor tersebut.

Desmond mengaku hanya mengenal Miryam sebagai kolega sesama Anggota DPR

“Saya tidak punya kapasitas seperti itu, kalau konfirmasi, itu tukang ramal enggak jelas,” kata Desmond, Rabu (29/3) malam di kompleks parlemen, Senayan.

Apalagi, kata Desmond, dirinya tidak separtai dengan Miryam.

Desmon J Mahesa

Desmon dmerupakan Ketua DPP Gerindra.

Sedangkan Miryam merupakan Ketua DPP Hanura.

“Kalau saya ikut campur urusannya, apa gunanya, saya bukan Komisi II,” tukas Desmond.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu juga menepis rumor dan isu yang menyebut 6 anggota DPR menekan saksi kunci dugaan korupsi e-KTP, Miryam S Haryani untuk tutup mulut dan mencabut BAP dalam sidang.

“Saya nyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar,” tegas Politikus PDI Perjuangan itu.

Masinton Pasaribu

Demikian juga dengan Nurdin Tampubolon, Ketua Fraksi Hanura, yang diisukan ikut menekan Miryam.

Baca Juga  Sidang Praperadilan Miryam S Haryani

Nurdin Tampubolon membantah fraksinya menekan kadernya tersebut.

Selama nama Miryam disebut dalam kasus e-KTP, fraksi Hanura tidak pernah melakukan intervensi apapun kepada Miryam.

“Fraksi Hanura tidak ada pernah melakukan penekanan,” ujar Nurdin Tampubolon.

Fraksi Hanura, kata Nurdin, tidak tahu apakah Miryam mendapat tekanan dari luar ketika namanya disebut dalam dakwaan kasus sidang e-KTP

Hal itu,  menurut Nurdin, bukan ranah fraksi.

Nurdin Tampubolon

“Kalau (dari luar) itu saya tidak tahu. Kalau dari luar, itu di luar wewenang saya,” ungkap Nurdin.

Nurdin menambahkan saat ini fraksi Hanura menghormati proses sidang e-KTP.

“Tapi yang jelas, kami serahkan kepada penegak hukum,” kata Nurdin.

Hanura pun kata Nurdin tidak akan melakukan intervensi hukum apapun selama proses persidangan terus berjalan.

“Biasa-biasa saja. Kita bilang kita tidak mengintervensi dan tida‎k ada manfaatnya buat kita,” kata Nurdin.