SHARE
Sidang kasus -eKTP, makin membuka peran dan kesalahan Gamawan Fauzi.

Kamis (20/4) ini, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri di PN Tipikor Jakarta masih mendalami masalah pengadaan barang. Oleh karena itu saksi-saksi yang dihadirkan pun berasal dari kalangan swasta, terutama yang dari konsorsium pemenang tender.

Pembahasan mengenai aspek pengadaan barang proyek e-KTP ini menjadi materi dari tiga persidangan terakhir. Saksi-saksi yang dihadirkan sebagian besar darim perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan, termasuk dari Kemendagri, Kemenkeu, BPPT, LKPP, serta petinggi dari lima perusahaan dalam konsorsium PNRI (Percetakan Negara Republik Indonesia) sebagai pemenang tender. Konsorsium PNRI terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Arthaputra.

Selain dari konsorsium PNRI, tender proyek e-KTP juga diikuti sejumlah konsorsium lainnya, antaranya PT Telkom. Noerman Taufik, anggota konsorsium PT Telkom, akan dihadirkan di sidang hari ini.

kokor

Saksi lainnya adalah Drajat Wisnu Setyawan (ketua panitia pengadaan barang/jasa), Mayus Bangun (manager government public sector I di PT Astra Graphia), E.P Yulianto (perwakilan dari PT Sandipala Arthaputra selaku kordinator pekerjaan penerbitan, personalisasi dan distribusi kartu), Mudji Rachmat Kurniawan (dari PT Softob Technology Indonesia), Yuniarto (Direktur Produksi PNRI), Adres Ginting (Ketua Manajemen Bersama Konsorsium PNRI), Evi Andi Noor Halim (swasta), Johanes Richard Tanjaya (Direktur PT Java Trade Utama), Jimmy Iskandar Tedjasusila (anggota tim dari PT Java Trade Utama), Johanes Marliem (penyedia produk automated finger print identification sistem/AFIS merk L1), dan Irvan Pambudi Hendra Cahyo (PT Murakabi Sejahtera).

12 saksi yang dipanggil untuk sidang hari ini jauh lebih banyak dari rencana maksimal menghadirkan enam saksi di setiap persidangannya. Dari sidang Senin lalu, dari enam saksi yang dihadirkan, hanya dua yang dicecar oleh tim jaksa dan majelis hakim, sementara empat saksi lainnya urung memberikan keterangan.

Baca Juga  Di Kasus Hambalang, Olly Dondokambey Disebut Sebagai Juragan

Semula untuk sidang hari ini dipanggil 10 saksi, tetapi ternyata 12, sebagian besar memang dari tim teknis pengadaan e-KTP.

katp

Agar persidangan berjalan lebih efektif disepakati juga bahwa jumlah saksi yang dihadirkan pada setiap kali persidangan maksimal enam. Namun, terkait jumlah saksi ini, justru tim jaksa sendiri yang sering melanggarnya.

Pada sidang Senin (17/4) kemarin, misalnya, ada enam orang yang dipanggil. Namun, hanya dua orang diantaranya yang memberikan kesaksian. Empat orang lainnya urung bersaksi karena waktunya tidak cukup.

Ke-12 saksi yang dipanggil untuk persidangan Kamis ini pun tidak termasuk empat orang yang urung memberikan keterangannya di persidangan Senin. Pasalnya, pemanggilan terhadap 12 saksi untuk sidang Kamis telah dijadwalkan sebelumnya.

Kalau ditambah dengan empat saksi yang tertunda pemeriksaannya, maka jumlah saksi akan menjadi 16. Jelas sidang tidak akan berjalan efektif.