SHARE

Persidangan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri di PN Tipikor Jakarta sudah hampir satu setengah bulan berjalan.

Kasus e-KTP ini mulai disidangkan hari Kamis, 9 Maret 2017. Setelah sidang pertama itu majelis hakim PN Tipikor Jakarta yang diketuai oleh Jhon Halasan Butar Butar dan tim jaksa penuntut umum dari KPK menyepakati sidang akan digelar dua kali dalam sepekan, setiap Senin dan Kamis.

Penambahan hari sidang ini dikaitkan dengan banyaknya saksi yang akan dihadirkan, yaitu 133, dari lebih 300-an nama yang diperiksa atau dimintai keterangannya saat perkara ini masih ditangani oleh KPK.

Aliran dana e-KTP jelas menuju ke Kemendagri
Aliran dana e-KTP jelas menuju ke Kemendagri

Agar persidangan berjalan lebih efektif disepakati juga bahwa jumlah saksi yang dihadirkan pada setiap kali persidangan maksimal enam. Namun, terkait jumlah saksi ini, justru tim jaksa sendiri yang sering melanggarnya.

Pada sidang Senin (17/4) kemarin, misalnya, ada enam orang yang dipanggil. Namun, hanya dua orang diantaranya yang memberikan kesaksian. Empat orang lainnya urung bersaksi karena waktunya tidak cukup.

Untuk persidangan Kamis (20/4) lusa akan dipanggil 10 saksi. Mereka berasal dari tim teknis proyek pengadaan e-KTP.

Namun, ke-10 saksi yang dipanggil untuk persidangan Kamis lusa itu tidak termasuk empat orang yang urung memberikan keterangannya di persidangan Senin. Pasalnya, pemanggilan terhadap 10 saksi untuk sidang Kamis telah dijadwalkan sebelumnya.

Kalau ditambah dengan empat saksi yang tertunda pemeriksaannya, maka jumlah saksi untuk sidang Kamis lusa menjadi 14. Ini rekor.

Bagaimana bisa fokus?

Baca Juga  KPK Dinilai tidak Fair Keluarkan Status Cekal untuk Setya Novanto