SHARE

Majelis hakim tunda persidangan masalah sangkaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Masyarakat berbasiskan elektronik (e-KTP). Sidang yang sedianya untuk mendengar pembelaan beberapa terdakwa itu dipending, karna satu diantara terdakwa sakit serta mesti melakukan perawatan dirumah sakit.

Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto, satu diantara terdakwa yaitu Irman, telah sakit mulai sejak Kamis (6/7/2017). Menurut dokter, Irman alami problem lambung hingga memerlukan perawatan di Tempat tinggal Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.

” Hingga sekarang ini terdakwa I masih tetap dirawat di RSPAD. Baru siang hari ini dokter juga akan memberi info, ” tutur jaksa Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menurut Wawan, karna berkas dakwaan pada Irman serta Sugiharto dikombinasi, jadi persidangan pada keduanya tidak bisa dipisah. Jaksa KPK menyarankan supaya persidangan bisa dipending sampai Kamis (13/7/2017).

Pengacara Irman, Soesilo Ariwibowo menyebutkan, hingga jam 09. 00 pagi, Irman sesungguhnya berupaya untuk menahan sakit serta tetaplah melakukan persidangan. Tetapi, perih di lambung yang dirasa Irman belum hilang walau sudah konsumsi obat.

Sesudah memperhitungkan saat, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar pada akhirnya tunda sidang sampai Rabu (12/7/2017). Hakim memohon supaya jaksa menyertakan info tentang izin pembantaran Irman dari tahanan.

” Pak Sugiharto supaya tetaplah melindungi kesehatan. Kami doakan supaya Pak Irman cepat pulih serta bisa meneruskan persidangan, ” tutur hakim Jhon.

Sedianya, Irman serta terdakwa yang lain, bekas Direktur Pengelola Info Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, juga akan mengemukakan nota pembelaan jadi terdakwa dalam masalah sangkaan korupsi pengadaan e-KTP.

Irman serta Sugiharto, semasing dituntut 7 th. serta 5 th. penjara oleh jaksa KPK.

Diluar itu, ke-2 terdakwa juga dituntut membayar denda. Irman dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bln. kurungan, sesaat Sugiharto dituntut membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bln. kurungan.

Menurut jaksa, ke-2 terdakwa ikut serta dalam pemberian suap berkaitan sistem penganggaran project e-KTP di DPR RI, untuk th. biaya 2011-2013. Diluar itu, keduanya ikut serta dalam mengarahkan serta memenangi perusahaan spesifik untuk jadi pelaksana project pengadaan e-KTP.

Dalam surat tuntutan jaksa, Irman diperkaya sebesar 573. 700 dollar AS, Rp 2, 9 miliar serta 6. 000 dollar Singapura. Sesaat, Sugiharto diperkaya sebesar 450. 000 dollar AS serta Rp 460 juta.

Ke-2 terdakwa juga dipercaya turut memperkaya orang yang lain serta korporasi.