SHARE

Aspek pembahasan dan penganggaran masih menjadi fokus utama tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan ketiga kasus proyek e-KTP Kemendagri. Sidang ketiga ini akan digelar Kamis (23/3) lusa di PN Tipikor Jakarta.

Karena menyangkut masalah penganggaran, tim jaksa KPK sangat mengharapkan kehadiran Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan saat proyek e-KTP ini digulirkan Kemendagri, Agus Martowardojo dianggap sebagai pihak yang paling tahu dan mengerti seputar pembahasan dan penganggaran proyek e-KTP Kemendagri tersebut.

gus

Agus Martowardojo termasuk dalam delapan saksi yang akan kembali dihadirkan pada persidangan lusa. Namun, seperti juga pada persidangan kedua, Kamis (16/3) lampau, Agus Martowardojo dipastikan tak bisa hadir.

Menurut keterangan jubir KPK Febri Diansyah, di sidang ketiga dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri ini,  KPK akan masih mendalami persoalan penganggaran. Menurutnya, proses penganggaran penting didalami untuk kepentingan pengembangan perkara.

“Tentu yang masih didalami terkait penganggaran. Karena kita tahu di sidang sebelumnya sejumlah fakta dapat kita simak soal penganggaran. Di sidang berikutnya kita bisa menyimak lebih rinci. Bagi publik penting dan bagi KPK sangat penting, selain untuk pembuktian maupun juga untuk pengembangan,” tutur Febri, Selasa (21/3).

febri
Dia kembali menegaskan KPK tidak akan berhenti hanya pada penangananan 2 terdakwa korupsi e-KTP itu, yaitu Irman dan Sugiharto.

“KPK punya komitmen tidak berhenti pada dua orang ini saja. Di dakwaan sudah kami uraikan terdakwa diduga secara bersama-sama sejumlah pihak, ada 5 orang di sana, dan ada sejumlah pihak disebut menerima aliran dana,” ujarnya.

Soal ketidakhadiran Agus Martowardojo di sidang Kamis lusa, Febri mengatakan bahwa memang ada permintaan dari Gubernur BI agar jadwal pemanggilannya ditangguhkan ke akhir Maret.

Baca Juga  Upaya Pers Hitam untuk Jegal Setya Novanto

“Ada permintaan ulang, dan itu direncanakan sesuai dengan jadwal kembalinya ke Indonesia, kemungkinan sekitar akhir Maret,” kata Febri Diansyah.

duitektp

Kehadiran Agus dinilai sangat penting karena bisa menjelaskan soal prosedur penganggaran megaproyek itu. Febri menambahkan, fokus utama jaksa KPK dalam persidangan tersebut masih seputar proses pembahasan dan penganggaran.

“Masih mendalami aspek penganggaran,” jelasnya.

Saat kasus ini dalam proses penyidikan, Agus juga pernah dimintai keterangannya sebagai saksi. Agus menjelaskan skema penganggaran yang diterapkan terhadap proyek tersebut yaitu kontrak tahun jamak.
Seperti diketahui, skema penganggaran e-KTP senilai Rp 5,9 triliun menggunakan kontrak tahun jamak. Skema ini berubah yang awalnya pinjaman hibah luar negeri menjadi anggaran rupiah murni (APBN).
ruru
Saat sidang kedua kemarin, jaksa bertanya alasan perubahan skema tersebut. Namun saksi yang saat itu hadir Chaeruman Harahap, selaku mantan ketua komisi II DPR, Gamawan Fauzi, mantan menteri dalam negeri dan Diah Anggraeni mantan sekjen Kemendagri sama-sama menjawab tidak tahu dan saling melempar bola alasan perubahan tersebut.

 

KPK minta agar Agus mau bekerjasama dalam proses persidangan kasus ini. Menurut Febri bahwa setiap saksi memiliki kewajiban hukum hadir dalam setiap proses hukum, baik itu di tingkat penyidikan ataupun persidangan.

“Saksi yang dipanggil secara patut memiliki kewajiban hukum untuk datang kecuali memang alasan yang sah,” Febri menegaskan