SHARE

Sejak awal kasus sidang rekaman illegal ini disidangkan, banyak public yang sudah tahu tentang adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Terutama dengan adanya berbagai bukti yang janggal yang diajukan oleh si pengadu, Sudirman Said. Menteri ESDM.

Sejak awal pula, legal standing dari Sudirman Said terus dipertanyakan. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri ESDM di Kabinet Kerja, Sudirman Said tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pengaduan terhadap Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. Sebagai Menteri atau eksekutif, Sudirman Said tidak bisa mengadukan ketua atau anggota dari lembaga legislatif. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang umum.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 pertarutan MKD no 2 tahun 2015 disebutkan secara jelas tentang legal standing tersebut.

(1) Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh:

  1. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota;
  2. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau
  3. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.

(2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Hal yang  membuat pengaduan yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said menjadi mentah lagi adalah minimnya bukti yang mereka tunjukkan serta saksi dan teradu menolak barang bukti yang diadjukan oleh si pengadu.

Saksi, Maroef Syamsudin selaku Presidr Freeport, yang terlibat dan melakukan rekaman illegal tersebut, tidak pernah mau untuk menyerahkan rekaman asli kepada sidang MKD. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di sidang etik MKD, Maroef Syamsudin secara berkelanjutan dan terus menerus berusaha untuk menyembunyikan rekaman asli.

Berbagai alasan diajukan mulai dari diminta Kejaksaan Agung, disimpan oleh Kejaksaan Agung dan sebagainya. Maroef Syamsudin yang berjanji untuk membawa bukti rekaman asli, tidak pernah menunjukkan niat baik atau itikad bainya untuk menyerahkan bukti yang dianggal vital tersebut ke sidang MKD.

Hal ini membuktikan secara sah dan terang benderang jika syarat kelengkapan alat bukti tidak dapat dipenuhi sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 11, yang menyatakan:

Pasal 11

(1) MKD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan Alat Bukti.

(2) Dalam hal MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

Saksi Maroef Syamsudin di depan sidang majelis hakim yang mulai MKD padahal berkali-kali menjanjikanuntuk memberikan bukti rekaman asli kepada majelis hakim. “Namun sampai batas waktu yang ditentukan saksi MS tidak juga menyerahkan rekaman asli kepada majelis MKD. Ada apa ini,” kata Kahar Muzakir, Wakil Ketua MKD.

Lebih jauh, Kahar mengindikasikan adanya upaya fitnah oleh SS dan MS kepada SN dan MRC. “Kalau tidak ada bukti lalu bagaimana? Ini semua adalah fitnah,” kata Kahar Muzakir.

Oleh karena itu tidak salah apa bilan dalam sidang MKD, seharusnya Setya Novanto diputuskan bebas, tidak melanggar etika dan dipulihkan nama baiknya serta bisa memimpin DPR sebagai Ketua DPR RI.