SHARE

“Pak Setya Novanto ini salah satu sahabat terbaik saya,” begitulah yang dikemukakan Luhut Binsar Panjaitan, saat Ketua DPR itu dihajar media dan lawan-lawan politiknya sehubungan dengan dugaan keterlibatannya pada kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia.

Saat itu, medio 2015, Setya Novanto sepertinya tengah menjadi sasaran empuk. Namun, Luhut Binsar Panjaitan, yang kala itu masih menjadi Kepala Staf Ahli Kepresidenan sekaligus Menkopolhukam, menunjukkan empatinya yang luar biasa terhadap salah satu sahabatnya itu. Luhut Binsar Panjaitan yakin bahwa Setya Novanto tidak bersalah atau melakukan pelanggaran.

Kini, Setnov, sapaan akrab Setya Novanto,  harus kembali menghadapi ujian ketika namanya dikait-kaitkan pada kasus  dugaan korupsi proyek e-KTP  yang digagas oleh Kemendagri.

Setnov, tokoh kharismatis yang meniti karir politiknya terhitung dari bawah itu, tampaknya memang selalu menjadi incaran seteru-seteru politiknya.

Dari kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri ini Setnov  sepertinya termasuk yang dijadikan target-man, tak terkecuali oleh media.

Sudah menjadi hal yang biasa dan kemudian dianggap lumrah jika media kemudian melakukan trial by press dari pemberitaannya, seperti yang terjadi sekarang ini dari kasus e-ktp.

Serangan yang bertubi-tubi dan terkesan terstruktur, sistematis dan massiv (TSM) harus dihadapi Setnov dari kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP ini.

Ini hampir serupa dengan saat ia digempur media dan lawan-lawan politiknya pada kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dari pertemuannya dengan orang nomor satu di PT Freeport Indonesia, Maroef Syamsoeddin.

maroef
Maroef Syamsoeddin, mundur dari kursi presiden PT Freeport Indonesia

Pada kenyataannya, tak ada aturan yang memastikan bahwa Setnov telah melakukan tindakan tercela. Dari pertemuannya dengan Maroef Syamsoeddin tersebut belakangan bahkan terbukti jika Freeport memiliki agenda terselubung untuk lebih mengokohkan agresinya di Bumi Cenderawasih.

Baca Juga  Ini Ringkasan UU Pemilu yang Sudah Disahkan di Rapat Paripurna DPR

Fakta lain yang menunjukkan bahwa tak ada yang patut disalahkan dari perilaku Setnov kala itu adalah mundurnya Maroef Syamsoeddin dari kursi empuknya di Freeport Indonesia.

Sementara, Sudirman Said juga harus menerima kenyataan didepak dari kursinya di kementerian ESDM oleh Joko Widodo dari reshuffle kabinet yang dilakukan presiden.

Adalah Sudirman Said yang berinsiatif melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR

SS, panggilan Sudirman Said di kabinet, membawa transkrip pembicaraan dari pertemuan antara pengusaha Riza Chalid, Maroef Syamsoeddin dan Setya Novanto.

MENTERI ESDM DIPERIKSA KPK
Sudirman Said melaporkan Setnov ke MKD, belakangan SS yang didepak Presiden Jokowi dari kementerian ESDM

Entah agenda politik apa yang disembunyikan di kepala SS kala itu dengan melaporkan Setya Novanto MKD seraya membawa transkrip pembicaraan yang sudah disunting untuk kepentingannya.

Mungkin saja target SS dan sekutu-sekutu politik dan bisnisnya adalah menggulingkan Setnov dari posisinya sebagai ketua DPR, untuk lebih memuluskan agenda tersembunyinya.

Masyarakat mencermati proses penerapan sanksi yang coba dilakukan MKD kala itu. Dari beberapa kali proses persidangan MKD, diketahui kemudian bahwa tidak ada pelanggaran etik yang layak dituduhkan kepada Setnov, karena kasus itu sendiri dianggap tidak terjadi.

Kendati demikian, Setnov sendiri bersikap ksatria dengan memutuskan pengunduran dirinya sebagai ketua DPR. Fatsoen politik memungkinkannya untuk bertukar posisi dengan Ade Komaruddin.

Akom yang semula menjadi ketua  di DPR, menjadi ketua DPR, sementara Setnov mengisi posisinya sebagai ketua Fraksi Partai Golkar.

papah
Setnov saat menjalani proses dugaan pelanggaran etik di MKD

Sejalan dengan ungkapan bijak bahwa orang baik selalu disayang Tuhan demikian juga dengan nasib baik yang memayungi langkah Setnov selanjutnya. Mungkin tidak ada yang menduga jika Setnov kemudian menjadi ketua umum Partai Golkar.

Baca Juga  Ini Masih Berhubungan dengan "Cicak vs Buaya", Novel Ternyata Pernah Ditawari ke Istana Negara

Lalu Tuhan pun menempatkannya kembali ke kursi ketua DPR, amanah yang diembannya hingga saat ini.

Paparan ini tidak untuk menggambarkan bahwa Setnov adalah politisi yang licin. Intisari dari tulisan ini adalah, bahwa perjalanan Setnov memang selalu diwarnai ujian.

Cobaan atau ujian itu pula yang harus dihadapinya sekarang ini, saat ia digempur media melalui trial by the press yang bukan tak mungkin dipermainkan oleh lawan-lawan politiknya.

Masyarakat mencermati bahwa lawan-lawan politiknya memanfaatkan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri untuk menjatuhkannya kembali dari kursi ketua DPR.

Berbagai cara tampaknya sudah dilakukan, termasuk dengan melaporkan dugaan pelanggaraan etik Setnov dari kasus e-KTP ini ke MKD.

sufmidasco
Sufmi Dasco Ahmad (kanan) kini memimpin MKD

Beberapa laporan sepertinya sudah disampaikan ke MKD yang kini dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad, politisi dari Gerindra.

Sikap pimpinan MKD dari dinamika yang dialami ketua DPR sangat bijak, di mana mereka hanya mengisyaratkan wait and see.

Sufmi Dasco Ahmad juga bukan politisi kemarin sore yang bisa dengan mudah dicecoki dan percaya dengan tuduhan yang diarahkan kepada Setnov, pimpinannya di DPR.

Sufmi menyebut agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan, yang dalam hal ini persidangan di PN Tipikor Jakarta.

Hormati proses hukum yang ada dan tetap berpegang teguh pada prinsip dan asas praduga tak bersalah, itulah penegasan Sufmi Dasco Ahmad.