SHARE

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefulah mengemukakan keterangan masalah nilai Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD) DKI 2018 yang cuma sekitaran Rp 74 triliun.

Walau sebenarnya, dalam Gagasan Pembangunan Periode Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017, diproyeksikan nilai APBD sebesar Rp 120 triliun hingga semestinya APBD 2018 nilainya diatas Rp 120 triliun.

” Dalam RPJMD yang lama yang selesai 2017 ini, itu tahun terakhirnya Rp 120 triliun gagasannya. Namun tidak berlangsung serta cuma Rp 72 triliun. Jadi di 2018 lumrah ada kenaikan Rp 2 triliun jadi Rp 74 triliun, ” tutur Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (10/7/2017).

Saefullah menyebutkan, projectsi APBD tidak cocok dengan RPJMD 2012-2017 karna terdapat banyak program yg tidak terwujud, salah nya ialah program electronic road pricing (ERP).

Pada pengaturan RPJMD 2012-2017, pasangan Joko Widodo serta Basuki Tjahaja Purnama memperkirakan ada ERP di Ibu Kota yang juga akan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD).

” ERP begitu mungkin, dapat bisa Rp 3 triliun setahun bila dikerjasamakan. Bila DKI buat sendiri, itu bagus dapat juga dapet Rp 5 triliun. Nyatanya dari pertama rencana sampai saat ini, tidak sempat terwujud ERP itu. Itu satu diantara yang membuat tujuan tidak terwujud pada angka Rp 120 triliun, ” tutur Saefullah.

Dalam RPJMD 2018-2022 kelak, kata Saefullah, wagub dipilih DKI Jakarta Sandiaga Uno menginginkan projectsi APBD dapat lebih realistis.

Hal semacam ini supaya nilai APBD yang melenceng Rp 50 triliun dari projectsi awal tidak berlangsung. ” Pak Sandi katakan kita menginginkan RPJMD 2018-2022 realistis, tak ada di langit ke-7, ” tutur Saefullah.

Saefullah juga menilainya, APBD DKI 2018 yang direncanakan sebesar Rp 74 triliun adalah angka yang realistis.

Untuk projectsi APBD lima tahun ke depan pada saat pemerintahan Anies Baswedan- Sandiaga Uno, kata Saefullah, nilai APBD direncanakan naik Rp 3 triliun tiap-tiap tahunnya.

” Tahun 2018 kan sekitaran Rp 74 triliun nih APBD. Berikan saja Rp 3 triliun saja setiap tahunnya, itu projectsi APBD hingga 2022. Terkecuali ada breaktrough dari system perpajakan kita ya, contoh PBB naik, pajak parkir makin baik, bergantung terobosan setiap tahunnya, ” tutur dia.

Dipandang jadi kekeliruan

Sandiaga Uno menyebutkan, pihaknya tidak mau mengulang kekeliruan dalam kebijakan APDB DKI tahun 2018-2022.

” Saya tidak ingin kekeliruan terulang kembali. Karna ini demikian salah asumsinya, salah juga kebijakannya serta salah dari sisi spending-nya, ” tutur Sandiaga waktu didapati di tempat tinggalnya di Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Ia mengemukakan, pada lima tahun lantas diproyeksikan APBD pada 2018 sebesar Rp 120 triliun, namun sebenarnya cuma ada Rp 70 triliun hingga APBD melenceng sampai Rp 50 triliun lebih.

” What’s wrong? Salah dimana? Saya berikan ke beliau (Sekda DKI Saefullah), dengan filosofi, kita mesti ganti kalau melenceng Rp 50 triliun itu salah sekali, uang besar sekali, ” kata dia.

Untuk Sandi, karna ia yaitu orang keuangan, jadi mesti benar-benar dapat meyakinkan kajian APBD yang realistis.

Dengan hal tersebut, jika berlangsung selisih diinginkan tidak menjangkau 5 sampai 10 %. “Kalau (melenceng) 2 x lipat mesti diterangkan ke umum apa yang berlangsung, ” kata Sandi.