SHARE

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meniti jalur pengadilan bila tidak sepakat dengan pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR.

Hal itu di sampaikan Yusril dalam rapat Pansus Hak Angket KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menyikapi pernyataan Yusril, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, KPK belum juga merencanakan membawa masalah angket ke pengadilan.

” Belum juga, kami belumlah ada gagasan, ” kata Febri, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Senin (10/7/2017) malam.

Febri menyebutkan, KPK pilih konsentrasi mengatasi masalah korupsi yang tengah diusut seperti e-KTP, BLBI, serta beberapa masalah yang lain.

KPK percaya umum miliki keinginan supaya masalah itu bisa dikerjakan.

” Serta banyak input yang kami terima saat orang-orang datang kesini, untuk (KPK) tidaklah terlalu kuras daya dari segi diluar kewenangan KPK. Jadi kami konsentrasi pada perlakuan perkara, ” tutur Febri.

Bila ada ketidaksamaan pendapat pakar masalah Pansus Hak Angket KPK, Febri menyebutkan, baiknya Pansus membuat perbandingan dengan mengundang pakar yang beda untuk didengar keterangannya.

Yusril terlebih dulu menyebutkan KPK dapat meniti jalur pengadilan bila tidak sepakat dengan pembentukan Pansus Hak Angket KPK yang dibuat DPR.

Ketentuan membuat hak angket, kata dia, janganlah dilawan dengan politik, namun lewat jalur hukum.

” Ketentuan itu telah ada. Bila KPK tidak sepakat, dia bawa ke pengadilan, persoalkan ketentuan DPR sah atau tidak sah, ” kata Yusril, dalam rapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Yusril menyebutkan, dalam sistem hukum itu, beberapa pakar dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberi pandangan.

Bila perlu, KPK bisa memohon putusan sela. Dengan hal tersebut, aktivitas Pansus dapat dihentikan sesaat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetaplah.