SHARE

Jakarta – Panitia Spesial (Pansus) RUU Pemilu mulai mengulas satu diantara gosip krusial, yakni pengaturan dapil DPR serta DPRD propinsi. Rapat di gelar dengan tertutup.

Rapat di pimpin oleh Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto didampingi Ahmad Riza Patria. Ikut ada perwakilan dari Kemendagri, KPU, serta Bawaslu.

” Karna mengulas dapil DPR serta DPRD, ini yang belum juga dapil Sumatera Utara. Kami mohon keluwesan hatinya untuk sebentar meninggalkan ruangan Pansus. Kami juga akan meneruskan kajian, yakni dapil DPR serta DPRD. Jadi rapat saya nyatakan tertutup, ” tutur Yandri di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

Sebelumnya mengulas pengaturan dapil, Pansus mengulas hasil laporan dari tim sinkronisasi berkaitan pelanggaran kode etik pemilu serta tindak pidana pemilu. Tentang kode etik pemilu, disetujui tim pemeriksa daerah berwenang mengecek serta memutus pelanggaran penyelenggara pemilu yang berbentuk ad hoc.

Setelah itu, Pansus RUU Pemilu mengulas masalah tindak pidana pemilu. Satu diantara pasal yang dibicarakan yaitu Pasal 484 RUU Pemilu ayat (1) yang berbunyi :

Putusan pengadilan pada masalah tindak pidana Pemilu yang menurut UU ini bisa memengaruhi pencapaian nada peserta Pemilu mesti telah usai paling lama 5 (lima) hari sebelumnya KPU mengambil keputusan hasil Pemilu dengan nasional.

Pasal itu disetujui peserta rapat. Cuma, butuh diperjelas tentang tindak pidana apa sajakah yang memengaruhi pencapaian nada pemilu.

” Jadi di beri tindak pidana apa sajakah yang bisa memengaruhi pencapaian nada peserta pemilu, ” ucap Yandri sebelumnya mengetuk palu.

Rapat hari ini direncanakan mengulas beberapa gosip krusial RUU Pemilu. Sekarang ini gosip krusial RUU Pemilu yang belum juga di ambil ketentuan yaitu :
1. Pengaturan dapil DPR serta DPRD
2. System pemilu
3. Cara konversi suara
4. Ambang batas capres (presidential threshold)
5. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)