SHARE

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menyikapi gagasan penerbitan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Perppu itu keluar jadi satu diantara langkah pemerintah membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila, satu diantaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

” Perppu itu terang kezaliman pemerintah, bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pemerintah ingin membubarkan HTI namun tidak cocok undang-undang, ” tutur Ismail waktu dihubungi, Selasa (11/7/2017).

Menurut Ismail, usaha pembubaran satu ormas oleh pemerintah mesti dikerjakan berdasar pada Undang-Undang No 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Pasal tentang pembubaran ormas, lanjut Ismail, di buat dalam sebagian step pendahuluan supaya pemerintah tidak dapat sewenang-wenang.

Bila merujuk pada UU Ormas, mekanisme pembubaran seharus didahului dengan memberi surat peringatan.

Sampai sekarang ini, kata Ismail, HTI tidak sempat terima surat peringatan dari pemerintah.

” Semestinya kan lewat mekanisme yang ditata dalam UU Ormas serta ada langkah pendahuluan lewat surat peringatan 3x, ” kata Ismail.

” Memanglah UU itu di rasa menyusahkan pemerintah untuk lakukan pembubaran. Lalu membuat Perppu untuk gagasan pembubaran. Tidaklah heran bila umum menilainya itu pemerintah kesewenangan pemerintah, ” lanjut dia.

Sangsi pembubaran ormas ditata dalam Pasal 60 hingga Pasal 82 UU Ormas.

Pembubaran ormas berbadan hukum mesti lewat sebagian bagian, yakni pemberian sangsi administratif.

Memiliki bentuk 3x peringatan tertulis.

Pasal 64 UU Ormas mengatakan, bila surat peringatan ke-3 tidak digubris, pemerintah dapat hentikan pertolongan dana serta melarang sesaat aktivitas mereka sepanjang enam bln..

Bila ormas itu bertaraf nasional, jadi mesti ada pertimbangan Mahkamah Agung.

Tetapi, bila hingga 14 hari tak ada balasan dari Mahkamah, pemerintah miliki wewenang hentikan sesaat aktivitas ormas itu.

Dalam Pasal 68, bila ormas masih tetap berkegiatan walau sebenarnya telah dihentikan sesaat, pemerintah dapat mencabut status tubuh hukum mereka, asal memperoleh kesepakatan dari pengadilan.