SHARE

Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menyebutkan, terkecuali mengambil pendekatan preventive juicetice, Rancangan UU Anti- terorisme yang baru juga semestinya memasukkan pasal yang mengatur pengawasan pada eks terpidana masalah terorisme.

Argumennya, banyak aktor teror yaitu mereka yang ” kambuhan ” atau residivis.

Menurut Bonar, yang umum disapa Choky, residivis masalah terorisme jumlahnya menjangkau 10 % dari terpidana terorisme.

” Walau jumlahnya 10 %, namun itu perlu karna mereka yang dicap teroris serta memperoleh hukuman pidana dipandang hero (pahlawan) di mata jaringan, ” kata Choky, dalam satu diskusi di Jakarta, Senin (10/7/2017).

” Di mata jaringan dia dipandang miliki dampak kuat. Serta umumnya jaringannya menginginkan kembali merekrut dia, ” lanjut dia.

Di Inggris serta Australia, kewenangan aparat untuk lakukan pengawasan pada bekas terpidana terorisme ini di kenal dengan arti post-release monitoring.

Dengan sederhana disimpulkan jadi pengawasan pada seseorang terpidana masalah terorisme yang melakukan bebas bersyarat atau telah usai waktu hukumannya jadi sisi dari deradikalisasi.

Choky menyebutkan, satu diantara langkah deradikalisasi ini yaitu dengan disengagement atau melepas diri dari lingkungan sosial yang sampai kini jadi ruangan berhubungan.

” Di Inggris serta Australia sepanjang kurun saat spesifik, satu-dua th., ada pengawasan intensif. Langkahnya beberapa macam, tidak bisa miliki laptop, akses internet, bahkan juga mungkin saja mobile phone, ” kata Choky.

Dasarnya, lanjut Choky, membuat rekanan bekas terpidana terorisme dengan lingkungan sosial lamanya terputus.

Atau, dapat pula lewat cara diletakkan di daerah yang berlainan dari pertama interaksinya dengan grup teroris.

” Dalam RUU Anti- terorisme ini, ketentuan seperti ini belum juga di buat. Harusnya ada pasal yang mengatur bekas teroris yang telah melakukan waktu hukuman atau bebas bersyarat, memperoleh pengawasan, ” kata Choky.