SHARE

Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, mulai bicara masalah langkah Presiden Joko Widodo yang menerbitkan ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan.

” Saya menilainya, isi perppu ini yaitu kemunduran demokrasi di negeri ini. Perppu itu buka kesempatan untuk satu kesewenang-wenangan serta tidak searah dengan harapan reformasi, ” kata Yusril waktu dihubungi Kompas. com, Selasa (11/7/2017).

Yusril menyebutkan, Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang ada sekarang ini harusnya telah cukup baik.

UU itu mengatur supaya pemerintah tidak gampang dalam membubarkan ormas, tetapi mesti lebih dahulu lakukan langkah persuasif, berikan peringatan tertulis, serta hentikan aktivitas sesaat pada ormas itu.

Bila tidak efisien serta pemerintah ingin membubarkannya, jadi Pemerintah mesti memohon kesepakatan pengadilan lebih dahulu sebelumnya membubarkan ormas itu.

” Dengan Perppu baru ini, semuanya prosedur itu terlihat di hilangkan. Pemerintah bisa membubarkan tiap-tiap ormas yang dipandang bertentangan dengan Pancasila tanpa ada lewat prosedur diatas, ” ucap Yusril.

Yusril menilainya Perppu ini di keluarkan tidak atas kegentingan yang memaksa, seperti ditata oleh UUD 45. Pembubaran HTI, menurut Yusril, belum juga lah penuhi prasyarat ada kegentingan yang memaksa.

” Atau mungkin Pemerintah miliki tujuan beda untuk membidik ormas-ormas yang berseberangan pendapat dengan Pemerintah? Saya mengharapkan DPR berlaku gawat dalam menanggapi perppu ini untuk menghindar terjadinya kesewenang-wenangan, ” ucapnya.

Jokowi terlebih dulu telah meneken Perppu mengenai Pembubaran Organisasi Orang-orang. Perppu itu juga akan resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum serta Keamanan, Wiranto besok, Rabu (12/7/2017).