SHARE

Dinas Pendidikan serta Kebudayaan (Disdikbud) DKI Jakarta menyikapi kritik Ombudsman Republik Indonesia masalah 3x perubahan Ketentuan Kepala Disdikbud DKI Jakarta berkaitan ketentuan tehnis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on-line.

” Perubahan ketentuan Kepala Disdikbud ini berlangsung karna force majeur, bukanlah karna kesengajaan dari kami, ” kata Kapusdatikom Disdikbud DKI Jakarta Maridi di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017).

Mengenai force majeur yang disebut Maridi pertama yaitu jalur prestasi. Dahulu, jalur prestasi PPDB masih tetap ada yang dikerjakan dengan manual, namun saat ini untuk aplikasinya telah on-line. Lalu perubahan yang ke-2 berlangsung karna ada Perpres mengenai cuti dengan pada 23 Juni 2017.

” Saat itu belum juga dapat jalan karna bila dipaksakan tidak mematuhi ketentuan serta mengganggu saat libur pegawai, ” terang Maridi.

Lalu, berkaitan perubahan Ketentuan Kepala Disdikbud itu, Maridi mengakui sudah mensosialisasikan dengan baik ke semua kepala sekolah serta operator PPDB on-line.

” Telah dikerjakan 2 x tatap muka dengan mengundang semuanya kepala sekolah serta operator untuk memperoleh keterangan masalah PPDB on-line serta kepala sekolah disuruh mengemukakan hasil sosialisasi ke wali murid, ” selesai Maridi.

Terlebih dulu, anggota pimpinan Ombudsman RI Ahmad Suaedy menyebutkan, banyak peserta didik serta wali murid yang kebingungan dengan perubahan ketentuan oleh Dinas Pendidikan.

Hal paling mencolok yang dimaksud Ombudsman RI dalam perubahan-perubahan Ketentuan Kepala Disdikbud DKI Jakarta yaitu tentang jadwal pendaftaran jalur umum sekolah basic (SD).

Didalam Ketentuan Nomor 373 Th. 2017, pendaftaran tercantum pada tanggal 15-17 Juni 2017. Lalu beralih didalam Ketentuan Nomor 498 Th. 2017 jadi 5-7 Juni 2017.

Selanjutnya, pada perubahan ke-2 yang terdaftar didalam Ketentuan Nomor 604 Th. 2017, tanggal pendaftaran itu tidak beralih serta waktu perubahan paling akhir pada Ketentuan Nomor 680 Th. 2017, tanggal pendaftaran itu tetaplah pada 5-7 Juni 2017.

” Perubahan 3x tentang panduan tehnis PPDB on-line tidak tersosialisasi dengan efisien ke msayarakat hingga menyebabkan peserta didik baru tidak memperoleh kepastian serta keadilan untuk mendaftar, ” terang Suaedy.