SHARE

Jakarta – Partai Gerindra miliki kecemasan juga akan tidak berhasilnya sang ketum, Prabowo Subianto, kembali nyapres di 2019 kelak. Dibalik kecemasan itu, keluar nama Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengungkap masalah sulitnya Gerindra memajukan capres di Pilpres 2019 apabila presidential threshold (ambang batas capres) sebesar 20-25%. Prasyarat itu telah disahkan dalam UU Pemilu.

Jumlah 20% yaitu minimum jumlah kursi di DPR, sedang 25% yaitu jumlah minimum pencapaian nada nasional dalam pemilu. Apabila dipadukan dengan PKS yang disebut partai kolega paling dekatnya, Gerindra tetaplah tidak dapat mengusung calon di Pilpres 2019.

” PKS tidak sampai 7%, cuma 5, 5% bila tidak salah. Gerindra 12%, ” ungkap Arief dalam pembicaraan, Jumat (21/7/2017) malam.

Peluang Gerindra untuk bekerja bersama cuma tinggal dengan PAN serta Demokrat. Sebab 6 partai yang lain yaitu PDIP, Golkar, PPP, NasDem, Hanura, serta PKB peluang besar merapat mensupport Presiden Joko Widodo. Paling tidak Golkar, PPP, NasDem, serta Hanura telah mendeklarasikan.

” PAN 7%, Demokrat 10%, tidak cukup juga itu bila Demokrat serta PAN berdua saja. Bila berempat bermakna cukup namun belum juga pasti sama. Mungkin Pak Amien (sesepuh PAN Amien Rais, red) tidak satu basis, ” kata Arief.

” Belum juga pasti Pak SBY sepakat juga untuk mengusung Pak Prabowo. Bila Gerindra harga mati capresnya pak Prabowo, ” paparnya.

Arief mengaku ada kebuntuan tentang jalinan Prabowo serta SBY. Ke-2 tokoh besar ini susah dikumpulkan. Sebut saja waktu Pilpres 2014 serta Pilkada DKI 2017 kemarin.

” Belum juga pasti dapat nyatu, saksikan saja Pilkada Jakarta tempo hari tidak sama kan. Di putaran ke-2, PAN dukung Anies. PKB serta PPP ke Ahok, Demokrat tidak tentukan kan. Demokrat 2014 tidak mau ngusung Pak Prabowo juga lho, ” urai Arief.

Baca Juga  Fadli Zon Soal Walk Out: Gerindra Siap Gugat UU Pemilu ke MK

Waktu pengesahan UU Pemilu, Gerindra walk out dari ruangan sidang paripurna karna tidak setuju dengan pemerintah. Cuma fraksi partai-partai pendukung pemerintah yang bertahan karna sepakat dengan ambang batas capres 20-25%.

Arief mengatakan pemerintah ngotot memohon angka itu karna menginginkan menimbulkan calon tunggal yakni Jokowi. Dia juga menyebutkan juga akan begitu susah menimbulkan capres alternatif di 2019 dengan keadaan politik sesuai sama itu.

” (Capres alternatif) begitu susah, contoh Gatot (Panglima TNI Gatot Nurmantyo, red) ingin maju, lewat partai apa? Sesaat pak Jokowi telah nyaris usai lakukan konsolidasi partai, ” kata dia.

” Setya Novanto (Ketum Golkar) dalam desakan, yang lain telah dapat disebutkan pengikut. Romi (Ketum PPP Romahurmuziy) juga telah bisa sah jadi pengurus partainya. Semuanya tampak dalam koalisi Ahok tempo hari, ” sambung Arief.

Presidential threshold (PT) yang saat ini sudah disetujui dalam UU Pemilu dinilainya jadi bentuk ketakutan Jokowi dalam hadapi Pilpres 2019. Arief menyebutkan Jokowi tidak menginginkan jalannya kembali pada kursi RI 1 dijegal lawan kuat.

” Ini ketakutan pak Jokowi, begitu takut dia. Satu menginginkan calon tunggal, ke-2 cuma menginginkan mengganjal pak Prabowo serta calon-calon alternatif. Calon alternatif susah lahirnya. Walau sebenarnya calon alternatif presiden diperlukan untuk menguji demokrasinya Indonesia, ” ucapnya.

” Sepanjang pak SBY tidak mau berjuang dengan pak Prabowo, ini juga akan ada calon tunggal saja, lawannya hanya kotak kosong. PT 20 ini melahirkan calon tunggal yakni Joko Widodo, ” tutup Arief.