SHARE

Partai Dambaan merencanakan memajukan uji materi Undang-Undang Pemilu berkaitan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

UU Pemilu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/7/2017).

Lima point yang pernah buntu pada akhirnya ditetapkan, satu diantaranya presidential threshold sebesar 20 % kursi atau 25 % nada nasional.

Sekretaris Jenderal Partai Dambaan Ramdansyah menilainya, presidential threshold tidak sekali lagi relevan untuk pemilu 2019.

Bukanlah karna punya niat memajukan Ketua Umum Partai Dambaan Rhoma Irama jadi capres 2019, tetapi untuk ketaatan hukum jadi warga negara.

Sebab, ada putusan Mahkamah Konstitusi kalau pemilu legislatif serta pemilu presiden setelah itu dikerjakan serentak.

” Atau ‘tiket’ untuk nonton 2014 telah dipakai jadi tidak dapat dipakai untuk ticket nonton th. 2019, ” katanya di Jakarta, Jumat (21/7/2017).

(baca : Ini Keterangan masalah 5 Gosip Krusial RUU Pemilu yang Pada akhirnya Diketok Palu)

Ia yakini, Dambaan jadi partai yang sudah berbadan hukum serta ada diluar parlemen juga akan mempunyai kedudukan hukum yang lebih kuat untuk memajukan tuntutan ke MK.

Untuk memajukan tuntutan, Dambaan menanti penomoran undang-undang itu.

Tetapi, pihaknya sudah membina komunikasi dengan partai-partai politik yang lain yang alami kerugian konstitusional berkaitan keluarnya UU Pemilu.

” Ini baru penjajakan. Komunikasi awal dengan Sekjen Berkarya minggu lantas, kelak dengan partai baru yang lain kami ingin diskusikan, ” kata dia.

Ada empat fraksi di DPR yang menampik ada presidential threshold dalam UU Pemilu, yaitu Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta PAN.

Mereka pada akhirnya pilih walkout waktu pengambilan ketentuan UU Pemilu. Tanpa ada voting, UU itu disahkan.