SHARE
Dulu, Partai Gerindra tegas-tegas menolak adanya usulan untuk dilakukannya revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, kini partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu seepertinya sudah bersikap untuk mengikuti arus saja.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Meski Gerindra menolak, kata Fadli, ada aspirasi yang mengatakan untuk melanjutkan revisi tersebut.
kebiri
Akhirnya, revisi UU tersebut disosialisasikan atas dasar permintaan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
“(Sosialisasi revisi UU KPK) Karena waktu itu permintaan dari Presiden sendiri waktu rapat konsolidasi dan itu dihadiri fraksi-fraksi. Presiden meminta disosialisasikan dulu,” ungkap Fadli Zon.
Seperti diketahui bahwa saat ini wacana revisi UU KPK terus digulirkan ke masyarakat. Sosialisasi revisi UU KPK bahkan telah digelar oleh Badan Keahlian Dewan (BKD) ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Merespon adanya keberatan dan penolakan dari pegiat antikorupsi, sebagian anggota dewan juga menolak adanya revisi UU KPK itu, tak terkercuali Gerindra.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (SINDOphoto) source: http://nasional.sindonews.com/read/1063364/12/fadli-zon-nilai-setya-novanto-dijebak-pakai-operasi-intelijen-1448076787

“Kalau posisi Gerindra kan waktu tahun lalu sudah jelas kita menolak revisi,” kenang Fadli Zon.

Mencermati perkembangan terkini dari rencana dilakukannya revisi UU KPK itu, Fadli Zon menyatakan bahwa adanya aspirasi untuk merevisi UU mengakibatkan perlunya sosialisasi. Hal ini pun menjadi tugas rutin. Walau demikian, jelas Fahri, belum ada rencana lebih lanjut terkait revisi UU tersebut.

“Ada aspirasi untuk melakukan revisi kemudian perlu sosialisasi dan itu tugas rutin saja tapi belum ada rencana itu tapi baru fraksi-fraksi yang mengumumkan secara resmi tapi belum ada,” Fadli Zon menegaskan.


Sejawat Fadli Zon yang sesama Wakil Ketua DPR, Fadli Hamzah, menambahkan bahwa fenomena penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi saat ini sama dengan kejadian sekitar setahun lalu. Saat itu, kata Fahri, Presiden Joko Widodo sudah bersedia mengagendakan revisi undang-undang tersebut.

Forum-Rektor
“Presiden mau, tapi ditekan para rektor lalu mundur,” cerita Fahri Hamzah

Baca Juga  KPK Ngawur Memaksakan Skenario dalam Kasus e-KTP

Para rektor yang dimaksudkan Fahri adalah Forum Rektor.

Menurut Fahri, Presiden Jokowi menjadi kunci untuk dilakukannya revisi UU KPK tersebut.

“Saya ikuti Presiden sajalah,” jelas Fahri, yang sebelumnya juga mendesak agar Ketua KPK Agus Raharjo mengundurkan  diri.

Revisi UU KPK, lanjut Fahri, tidak bisa dilakukan jika Jokowi tidak menginginkannya. “Sikap saya ikut Presiden karena kalau Presiden enggak mau ya enggak bisa.”

Fahri mengatakan pihaknya merasa tak perlu lagi meyakinkan Jokowi ihwal revisi UU KPK. “Tidak perlu lagi, Presiden sudah paham,” ujar Fahri.
sbyjok

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, membenarkan revisi UU KPK tidak mungkin terjadi apabila Presiden Joko Widodo tidak setuju. Menurut dia, sikap Presiden sejauh ini belum berubah, yaitu tidak akan merevisi UU KPK.

Di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usulan revisi KPK juga sudah digulirkan. Namun, SBY masih menahan-nahannya.

febri
Menurut Febri, sejumlah kewenangan sudah diatur secara jelas. Perdebatan soal perlu tidaknya KPK memiliki kewenangan menerbitkan surat perintah pemberhentian penyelidikan juga sudah dijawab melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

KPK beralasan Undang-Undang KPK yang sekarang ada masih sangat dibutuhkan untuk menangani sejumlah kasus besar.

Menurut Febri, KPK juga tidak ingin ada kesan seolah-olah ketika KPK menangani kasus besar, yang diduga melibatkan sejumlah tokoh politik dan birokrat, kemudian muncul keinginan revisi UU KPK.*