SHARE

Beberapa ribu warga Nahdlatul Ulama di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2017) siang, mengadakan tindakan unjuk rasa menampik kebijakan program Penguatan Pendidikan Ciri-khas yang dahulu dimaksud Full Day School.

Menyikapi hal semacam ini, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa yang Ketua Umum Muslimat NU mengakui telah sempat mengemukakan anjuran pada Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Muhadjir Effendy supaya selekasnya membuat konsensus dengan Menteri Agama Lukman Hakim.

Khofifah tidak menolak ada kecemasan yang besar di kelompok NU kalau kebijakan itu juga akan meneror eksistensi Madrasah Diniyah yang telah ada mulai sejak beberapa ratus th. kemarin.

” Mereka mesti terasa terjamin, tak ada ancaman kalau apa yang sebenarnya tengah diprakarsai oleh Kemendikbud itu di pastikan akan tidak mematikan Madrasah Diniyah, memerlukan perjanjian dengan selekasnya, ” kata Khofifah di sela aktivitas Penyaluran Pertolongan Sosial Non Tunai Program Keluarga Keinginan (PKH) di Halaman Kantor Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Jumat.

Menurut Khofifah, kesepahaman antarkedua menteri dibutuhkan karna kehadiran Madrasah Diniyah ada dibawah kordinasi Kemenag.

Perjanjian yang sudah diraih juga butuh selekasnya disosialisasikan pada orang-orang hingga tidak menyebabkan gejolak.

Khofifah mengakui anjuran itu telah ia berikan juga pada Menteri Agama.

” Barusan juga saya sama Menteri Agama (saya berikan) mesti disegerakan perjanjian dengan pada Menteri Pendidikan serta Menteri Agama agar ada kepastian (program) ini tidak meneror Madrasah Diniyah. Tuturnya selekasnya mereka koordinasi, ” katanya.

Beberapa ribu warga Nahdliyin di Kota Semarang lakukan unjuk rasa menampik kebijakan lima hari sekolah dengan waktu delapan jam sehari-hari.

Program itu dinilai juga akan mematikan kehadiran madrasah diniyah di desa-desa.

Tindakan unjuk rasa dari kelompok santri serta pengelola madrasah diawali dari halaman Masjid Baiturrahman Semarang selepas shalat Jumat.

Massa lalu jalan menuju kompleks perkantoran Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan Semarang.

Massa meneriakkan kalimat ” tolak full Day school ” serta ” batalkan full Day school “.

Mereka berorasi serta membentangkan spanduk penolakan Permendikbud itu.

” Permen mengenai lima hari sekolah ini terang membawa efek jelek untuk orang-orang, namun pemerintah tetaplah saja memaksa untuk diberlakukan, ” kata koordinator tindakan, Hudallah Ridwan.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy terlebih dulu menyebutkan, kebijakan lima hari sekolah dengan waktu delapan jam sehari-hari diperuntukkan untuk beberapa guru, bukanlah siswa.

” Mendikbud miliki masalah besar, itu tentang beban kerja guru. Perundang-undangan Nomor 74 th. 2008 dijelaskan kalau beban kerja guru (minimum) 24 jam tatap muka dalam 1 minggu, ” kata Muhadjir.

Mengenai perolehan kuota jam mengajar itu adalah satu diantara prasyarat untuk memperoleh tunjangan profesi.

Ketentuan itu membuat beberapa guru kelimpungan. Terutama, guru mata pelajaran Bhs Asing, Agama, Sosiologi, serta beberapa pelajaran beda yang kuota jam belajaranya sedikit.

Lalu, beberapa guru pilih mengajar ditempat beda untuk penuhi kuota itu.

Tetapi, langkah tersebut juga akan susah diaplikasikan oleh beberapa guru di daerah. Sebab, umumnya jarak pada satu sekolah dengan sekolah beda cukup jauh atau akses jalan yang perlu dilewati termasuk susah.

Mengatasi problematika itu, Kemendikbud meregulasi kebijakan belajar mengajar.

Sekolah dengan waktu delapan jam sehari-hari jadi wacana. Sekarang ini kebijakan itu masih tetap dikaji ulang pemerintah.