SHARE

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mempersoalkan ketidaksamaan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlainan dengan partai pendukung pemerintah pada pengesahan Undang-Undang Pemilu.

Ketua DPP PKB, Lukman Edy menjelaskan, pandangan pimpinan PKB sama juga dengan PAN kalau UU Pemilu mempunyai kebutuhan sendiri. Kebutuhan pada UU Pemilu tidak dapat dikumpulkan dengan prinsip koalisi pemerintah. Hal semacam ini terkait dengan kelangsungan partai.

” Ini masalah eksistensi semasing partai untuk bertahan lima th. yang akan datang, ” kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Ia mengemukakan pada komunitas lobi antar-fraksi, PAN pernah menyarankan supaya pengambilan ketentuan lewat voting tidak dikerjakan berdasar pada system paket tetapi per gosip. Sebab, PAN inginkan cara konversi nada Hare, bukanlah Sainte Lague Murni.

Tetapi, pengambilan ketentuan berdasar pada system paket sudah disetujui terlebih dulu pada pengambilan ketentuan tingkat I, yaitu di panitia spesial. Oleh karenanya, selanjutnya ketentuan tetaplah di ambil dengan system paket.

” Jadi pimpinan DPR tetaplah berkelanjutan ke ketentuan awal, ” katanya.

Lukman menyanggah bila dari konfigurasi partai sekarang ini telah mulai dapat terpetakan koalisi untuk pemilu presiden 2019 yang akan datang. Menurut dia, perbincangan berkaitan koalisi mungkin diawali saat pilkada 2018, tetapi tidak sekarang ini.

” Bila sebelumnya undang-undang diputuskan setahu saya tidak ada perbincangan koalisi lima th. yang akan datang, ” kata Ketua Pansus RUU Pemilu itu.

Terlebih dulu, agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai tindakan walk out yang dikerjakan empat fraksi. Mengenai empat fraksi itu yaitu Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, serta Fraksi PKS. Dengan hal tersebut, pengesahan RUU Pemilu jadi UU Pemilu dilanjutkan dengan peserta rapat paripurna dari enam fraksi.

Terlebih dulu, PAN serta PKB jadi dua partai yang memastikan keputusannya pada detik-detik akhir pengambilan ketentuan.

PKB terlebih dulu juga masih tetap belum juga satu nada dengan pemerintah. Tetapi atas beberapa pertimbangan, partai itu pada akhirnya turut ke gerbong pendukung pemerintah.

Point presidential threshold jadi yang paling alot dibicarakan. Grup yang menampik threshold 20-25 % menilainya, threshold telah tidak relevan karna pileg serta pilpres dikerjakan serentak.

Pemerintah berkeras menjaga angka itu bahkan juga pernah meneror kembali pada undang-undang lama bila saran itu tidak di setujui. Sikap ngotot pemerintah mengundang kritik dari beberapa pihak, termasuk juga pihak yang menyarankan presidential treshold 0 %.

Pemerintah dipandang ingin mengamankan tempat Joko Widodo untuk pilpres 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon bahkan juga terlebih dulu pernah menuding pemerintah serta partai pendukung pemerintah ingin menjegal Prabowo Subianto.

Seperti di ketahui, nama Ketua Umum Partai Gerindra itu juga dijagokan kembali maju di pilpres 2019.