SHARE

Sosialisasi untuk penyempurnaan atau revisi sebuah undang-undang sangat perlu dilaksanakan. Termasuk untuk sosialisasi revisi UU KPK yang menjadi sorotan publik karena digencarkan saat kasus korupsi e-KTP berjalan.

“Sosialisasi undang-undang itu sangat perlu dilaksanakan, UU apa saja, tidak hanya UU KPK, supaya memang UU yang kita ketok betul-betul aspiratif kepada masyarakat. Lebih banyak masyarakat yang betul-betul berada dalam masalah UU tersebut sehingga sosialisasi itu perlu dilaksanakan,” ucap Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

hermanto
Dalam sosialisasi tersebut, bisa dilihat nanti seberapa banyak publik yang setuju maupun menolak revisi suatu undang-undang. Oleh karena itu, Agus meminta masyarakat melihat sosialisasi secara positif.

“Dalam sosialisasi, lebih banyak setuju, lebih banyak yang tidak. Kalau banyak yang tidak setuju, barangkali ini bisa dialihkan atau dilaksanakan dengan modifikasi lain. Sosialisasi ini harus kita pandang positif,” ujarnya.

“Pada saat sosialisasi, kan banyak mendapat input. Media juga harus memberi input supaya Pansus ini mendapat informasi yang lengkap. Yang jelas, seluruh masukan itu sangat berguna bagi penyelesaian suatu UU,” sambungnya.

Agus pun tak melihat kaitan antara waktu sosialisasi revisi UU KPK dan sidang kasus korupsi e-KTP yang sangat bertepatan. “Kalau saya melihat, ini nggak ada hubungannya antara, dalam tanda kutip, apa yang ditangani KPK, masalah e-KTP, dan masalah revisi,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Sosialisasi undang-undang ini, disebutnya, hanyalah sebuah rencana dan belum dituangkan ke dalam daftar inventaris masalah (DIM) ataupun menjadi sebuah RUU. Sosialisasi, dikatakannya, hanya untuk menerima masukan dari masyarakat dan tentunya akan berguna bagi Pansus jika benar akan dilakukan perubahan dalam UU KPK.

“Tentunya ini berguna pada Pansus daripada yang direncanakan seandainya terjadi perubahan UU KPK. Yang terbaik adalah sosialisasi tetap dilaksanakan. Bisa saja dalam sosialisasi ini nggak dikehendaki masyarakat tapi ini harus ditempuh. Kita nggak bisa guessing, sesuatu tentunya kita dapatkan secara kepastian,” jelas Agus Hermanto.

jonshon
Seperti diketahui, reviisi UU KPK ini dilakukan oleh Badan Keahlian DPR yang diketuai oleh Johnson Rajagukguk. BKD aktif melakukan kunjungan ke daerah-daerah, perguruan tinggi/universitas. BKD juga terbuka untuk menerima saran dari masyarakat awam.
 
Perwakilan dari berbagai elemen dan organisasi masyarakat kerap mendatangi kantor BKD di kompleks parlemen, Senayan. Beberapa kegiatan BKD terkait sosialisasi UU KPK tersebut diterakan di sini.
 
johnson1
johnson2
Menurut keterangan Ketua BKD Johnson Rajagukguk, sosialisasi merupakan tugas dari pimpinan DPR.
Dari penjelasan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR lainnya,  sosialisasi tersebut merupakan satu hal yang tertunda. Penundaan tersebut disebabkan dinamika yang terjadi di DPR.

Baca Juga  Ide Bubarkan Parpol yang (Diduga) Terima Dana E-KTP Tidak Realistis

“Satu hal yang tertunda. Sudah lama tertunda baru bisa dilaksanakan sekarang. Harusnya lebih awal, tapi karena ada dinamika di DPR baru bisa dilakukan, ” ujar Fadli.

zon
Fadli menilai apa yang dilakukan BKD merupakan tugas rutin untuk mensosialisasikan UU. Berbagai kritikan dari peserta diterima BKD selama mensosialisasikan revisi UU KPK.

“Saya kira hal rutin saja apa yang dilakukan BKD. Masukan dari kampus kan ada masukan, kritis, dan lain-lain,” terang Fadli.

Usulan untuk mensosialisasikan revisi UU KPK sudah tercetus sejak pertengahan tahun 2016. Fadli mengaku presiden Joko Widodo menyetujui UU KPK perlu direvisi.