SHARE
Dr Syaiful Bakhri, SH, MH
Dr Syaiful Bakhri, SH, MH

“PEGAWAI negeri atau penyelenggara negara baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e), jika seseorang yang dipaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, dan mengerjakan sesuatu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara bersangkutan,

Selama seseorang yang dipaksa belum memenuhi apa yang dikehendaki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dimaksud, maka mereka belum dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e).

Tindak pidana itu baru dianggap selesai dilakukan oleh pelaku jika orang yang dipaksa menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaan atas sesuatu yang bersangkutan.

Karena itu, dengan ditolaknya pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut, tindak pidana yang dilakukan hanya menghasilkan sesuatu poging atau suatu percobaan untuk melakukan kejahatan, seperti yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999.

Walau pun yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut hanya merupakan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 423 KUHP.

Merujuk pada kasus Setya Novanto, perlu difahami jika seseorang yang dipaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara bersangkutan.

Akan tetapi, dalam hal ini Riza Chalid dan Maref Sjamsoeddin tidak menyerahkan apapun yang mampu menggerakan Setya Novanto untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak pemberi.
Atau, sudah ada perpindahan pemberian dengan kehendak yang dijalankan.

Hal-hal diatas menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun justru tidak teruai dalam rekaman tersebut.”@@@