SHARE
Aliran dana e-KTP jelas menuju ke Kemendagri

Sidang ke-10 kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri kembali akan digelar Senin, 17 April 2017.

Direncanakan ada enam saksi yang akan dihadirkan, terutama dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kemendagri, dan dari tim teknis terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik itu.

Akan tetapi, sehubungan dengan kesaksian dari pihak LKPP, tim jaksa penuntut umum KPK buru-buru menyatakan, bahwa dari LKPP bukan Agus Rahardjo yang dihadirkan.

“Bukan Pak Agus ya,” kata Irene Putrie, salah satu anggota tim Jaksa Penuntut Umum KPK.

Pak Agus yang dikaksudkannya tentulah Agus Rahardjo. Sebelum menjadi Ketua KPK sejak 17 Desember 2015, Agus Rahardjo adalah Ketua LKPP, salah satu badan fungsional di bawah Kemendagri.

LKPP ikut berperan dalam proses pengadaan e-KTP. Agus Rahardjo ikut memberikan saran terkait pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 yang memakai dana APBN sekitar Rp 5,9 triliun.

Jaksa Irene Putri, nilai keterangan Setya Novanto dipengadilan sudah cukup jelas.
Jaksa Irene Putrie

Jaksa Irene Putrie tak mau berspekulasi terkait pemanggilan Agus Rahardjo sebagai saksi.

“Pemanggilan saksi tentunya berhubungan dengan aspek yang tengah kami hadapi. Kami masih belum melihat urgensi pemanggilan Pak Agus sebagai saksi,” ujar Irene Putrie.

Dari kesaksian yang diberikan pada persidangan ke-9, Kamis pekan lalu, tim jaksa JPU akan mendalami teknis pengadaan e-KTP pada sidang ke-10 Senin ini.

Oleh karena itu jaksaakan menghadirkan ketua tim teknis pengadaan e-KTP bernama Husni Fahmi.

Kata Irene Putrie, keterangan tim teknis masih diperlukan karena mereka adalah orang penting dibalik proyek pengadaan e-KTP.

“Mereka tahu kerangkanya dan sempat terjadi perubahan grand design pada proyek ini. Seharusnya mereka tahu itu,” katanya.

Baca Juga  Miryam Haryani Bisa Segera Ditahan