SHARE

Desakan agar Menteri ESDM Sudirman Said mundur kembali menyeruak. Sudirman Said gagal mengelola Kementerian ESDM sejak ditunjuk menjadi menteri Oktober 2014. Jadi, mestinya dia merasa malu, dan secara jentel mengundurkan diri.

“Mundur sekarang lebih baik daripada nanti dimundurkan presiden lewat reshuffle kabinet,” ungkap Ahmad Redi, pengamat hukum sumber daya alam.

Menurut Ahmad Redi, ada lima indikator kegagalan Sudirman dalam mengelola ESDM sejak ia berkuasa. Pertama, ketidakjelasan keberlangsungan megaproyek pengadaan 35 ribu megawatt listrik yang menjadi misi dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

September tahun lalu Sudirman Said sempat menyampaikan keengganannya untuk merevisi megaproyek itu. Ia yakin PLN dan swasta mampu mewujudkan 35 ribu MW listrik pada tahun 2019.

Kedua, Sudirman Said diketahui terlibat dalam sengkarut perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

“Bicara bagaimana nasib Freeport Indonesia dan surat (kepada Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc James Moffet) tanggal 7 Oktober, menurut saya justru menjual bangsa dan negara ini. Harusnya Menteri ESDM mundur, apalagi setelah Jim Bob (James Moffett) dan (Presiden Direktur PT Freeport Indonesia) Maroef Sjamsoeddin juga mundur,” kata Ahmad Redi saat ditemui akhir pekan lalu di Jakarta.

Sudirman Said juga disebut sempat berniat merevisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memuluskan keberlangsungan investasi Freeport di Indonesia.

Namun, Sudirman Said tak keburu merealisasikan niat  buruknya tersebut. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah keburu menyatakan tak bersedia melakukan revisi PP tersebut.

Ketiga, Sudirman Said melakukan blunder besar dengan mengusulkan adanya pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) dari tiap liter bensin yang dijual oleh PT. Pertamina (Persero).

Ide konyol itu dilontarkan Sudirman Said awal tahun ini. Sudirman menyampaikan hendak memungut DKE dari setiap liter penjualan bensin PT. Pertamina sebesar Rp200 hingga Rp300. Namun ide tersebut ditolak Jokowi sesaat sebelum harga penjualan bensin diturunkan, pada 4 Januari 2016 lalu.

Kelima, kepemimpinan Sudirman Said yang buruk di kementerian ESDM memberi pengaruh terhadap rendahnya angka cadangan penyangga energi Indonesia sampai saat ini.

“Cadangan penyangga energi kita hanya 22 hari, itu pun untuk BBM (bahan bakar minyak). Bagaimana untuk crude oil dan gas? Kemudian kisruh antara PLN dan Pertamina, itu kan yang panas bumi penentuan harganya saja jadi soal,” Ahmad Redi mempertanyakan.
“Untuk satu tahun lebih ini, catatan sektor ESDM merah menyala, jadi wajar kalau Sudirman Said terus didesak untuk mundur,” tegas Ahmad Redi.