SHARE

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tampaknya memang lebih suka jadi tokoh antagonis. Mungkin karena itu itu pula Sudirman Said terkesan “easy going” saja menanggapi sentimen masyarakat yang terus mengkritisinya. Dia juga sepertinya tidak mempermasalahkan pemberitaan tentang dirinya yang cenderung kontroversial.

Kali ini publik mempertanyakan sekaligus mencerca Sudirman Said terkait dengan kebijakannya yang memberikan keringanan kepada PT Freeport Indonesia.

‎‎Sesuai peraturan perundang-undangan, PT Freeport Indonesia mestinya ‎wajib membayar uang jaminan 530 juta dolar atau sekitar Rp 72 triliun untuk bisa mengekspor konsentrat. Namun dengan alasan Freeport keberatan, Sudirman memberi keringanan dengan hanya mewajibkan Freeport membayar bea keluar 5 persen.‎

Sesuai aturan, Freeport harusnya membayar jaminan. Kewajiban itu harus diikuti. Pemerintah tidak boleh dengan gampang mengubah-ubah aturan yang ada, demikian antara lain dikemukakan oleh ‎Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

‎‎Kata Marwan, sebenarnya PT Freeport Indonesia sudah lalai dalam pembangunan smelter. Padahal, aturan pembangunan itu sudah berlaku sejak 2010. Mereka terus mengulur-ulur, sehingga sekarang pembangunan itu sudah tidak layak karena kontrak mereka sudah akan habis dan belum ada kepastian perpanjangan.‎‎Karena itu, kata dia, PT Freeport Indonesia wajib dihukum. Kalau mereka mau mengekspor konsentrat, bea keluarnya harus dinaikkan sampai 10 persen. ‎”Mereka kan terus mengulur-ulur waktu. Maka, kita harus menghukum mereka dengan bea keluar yang tinggi,” ancam Marwan Batubara.*