SHARE

Tindakan ” sujud politik ” yang dikerjakan bupati, ketua serta sebagian anggota DPRD Kabupaten Lamandau, Jumat (7/7/2017) lantas, memetik banyak reaksi anti-pati dari netizen serta politikus di Kalimantan Tengah.

Sujud politik itu diperuntukkan pada gubernur Kalimantan Tengah, ketua Dewan Kebiasaan Dayak, ke-2 paman gubernur, yaitu Abdul Rasyid serta HM Ruslan, dengan permintaan supaya calon putra daerah Lamandau di beri peluang serta support untuk Pilkada Lamandau 2018.

” Tindakan sujud pada sesama makhluk untuk kebutuhan politik itu baru pertama dalam histori. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, ” kata yang memiliki akun Facebook, Budi Surakhmat, Minggu (9/7/2017).

Bahkan juga anggota DPRD, serta Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kalimantan Tengah, Faridawaty Darlan Atjeh mengemukakan surat terbuka mengenai ketidaksetujuannya pada ” sujud politik ” itu di akun Facebook kepunyaannya.

Ia bahkan juga memohon ketua NasDem Lamandau yang turut acara itu untuk mohon maaf pada rakyat Lamandau.

” Anda (ketua NasDem Lamandau) kami imbau harus mohon maaf pada rakyat Lamandau karna sudah tanpa ada berfikir panjang ikuti ritual yang aneh itu serta berikan contoh yang kurang baik pada konstituen kita, ” tutur Farida.

Pada Kompas. com, lewat saluran telepon dari Palangka Raya, Farida menyebutkan, apa pun motifnya, yang dikerjakan politikus-politikus di Lamandau itu terlalu berlebih.

” Bila kita jadi gubernur jadi satu diantara nama yang dimaksud juga mungkin saja kita tidak sukai, ” kata bekas ketua KPU Kalimantan Tengah itu.

Menurut dia, semestinya kepala daerah disana mengajak tokoh-tokoh daerahnya untuk menyukseskan pilkada dengan baik, sesuai sama ketentuan serta terbuka untuk siapa juga warga negara yang mempunyai hak tentukan.

” Lakukan sujud pada manusia sesuai sama itu, benar terlihat tidak elok, ” tandasnya.

Muhamad Sulhan, pakar komunikasi politik Kampus Gadjah Mada, Yogyakarta, juga menilainya, sesungguhnya praktek dukung-mendukung dalam pilkada itu lumrah. Terlebih, menurut dia itu berlangsung dalam konteks yang berbuntut pada in group and out group.

” Sayangnya, praktek ini jadi menghadap pada mohon ‘restu’ serta moment gertak politik. Ini tidak semestinya dikerjakan. Kesan yang keluar eksekutif serta legislatif Lamandau tidak memahami serta peka dengan nalar trias politica, ” kata dia pada Kompas. com, Minggu (9/7/2017) siang.

” Satu praktek yang kurang bijaksana, di dalam kita menginginkan membuat spirit egalitarianisme, ” sesalnya.

Baik Gubernur Kalimantan tengah Sugianto Sabran, Ketua Dewan Kebiasaan Dayak Agustiar Sabran, serta paman mereka HM Ruslan juga terlebih dulu sudah menyebutkan tindakan sujud politik itu terlalu berlebih, serta tidak cocok norma berdemokrasi.

Tindakan ” sujud politik ” itu dikerjakan Bupati Lamandau Marukan, Ketua DPRD Tommy Hermal Ibrahim serta sebagian anggota yang lain, sebentar sebelumnya sidang paripurna penyampaian respon bupati pada pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban bupati Lamandau th. 2016, Jumat (7/7/2017) siang.

Wakil Ketua DPRD Lamandau FX Perwira Gato mengaku, ke-4 tokoh yang disuruhi restu itu miliki dampak besar dalam perpolitikan di daerahnya. Tetapi, ia menerangkan, yang mendorong tindakan itu di gelar karna timbulnya berita ada calon dari luar yang mengklaim sudah di dukung empat tokoh yang masih tetap terkait keluarga itu.

” Karna pernyataan beberapa orang kalau partai telah dikuasai. Bermakna dari calon telah ditutup. Namun bila kita (miliki peluang) lempar ke floor ya kelak akhirnya (dapat lain), ” kata politikus PDI Perjuangan yang telah menyebutkan siap bertanding dalam Pilkada 2018 itu pada Kompas. com, lewat sambungan telepon, Sabtu (8/7/2017).