SHARE

Syafruddin Arsyad Tumenggung memenuhi janjinya untuk tetap melalukan perlawanan terhadap kesewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ini bersiap untuk kembali mengajukan gugatan terhadap KPK. Permohonan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ini akan disampaikan kembali ke Pengadilan Negeri Jaksel setelah diperbaiki.

Syafruddin Arsyad Tumenggung beberapa hari lalu menarik gugatan yang sudah diserahkannya ke PN Jaksel untuk disempurnakan. Penarikan gugatan tersebut dikarenakan adanya informasi baru terkait dengan kasusnya.

Syafruddin Arysad Tumenggung memprotes penetapanya sebagai tersangka pemberian SKL) kepada Sjamsul Nursalim.

bebas1

Syafruddin sebagai Kepala BPPN sejak April 2002 mengusulkan perubahan kewajiban obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim pada Mei 2002 sebesar Rp4,8 triliun, sehingga dari tadinya proses ligitasi menjadi hanya restrukturisasi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp3,7 triliun.

Sjamsul adalah pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan perusahaan ban PT Gajah Tunggal dan sudah lari keluar negeri. Ia terakhir kali diketahui berada di Singapura yaitu di rumah duka Mount Vernon Parlour, Singapura saat melayat pengusaha Liem Sioe Liong alias Sudono Salim pada 18 Juni 2012.

nur

Syafruddin disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.