SHARE

.

Ramai-ramai gugat KPK. Ini bisa menjadi bukti bahwa ada yang salah dengan lembaga antirasuah yang selama ini dibangga-banggakan tersebut. Inilah yang harus dilihat secara jernih oleh masyarakat.

 

Gugatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi tak hanya dilakukan oleh perwakilan rakyat di DPR lewat hak angket yang sudah diseujui di sidang paripurna, sehingga segera ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus (pansus) dari representasi 10 fraksi.

 

Gugatan terhadap KPK juga dilayangkan oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu, dengan menuding bahwa penyidik senior KPK Novel Baswedan telah membuat laporan palsu terkait adanya enam anggota DPR yang menekan Miryam S Haryani.

masintonik

Adalah Miryam S Haryani pula yang kemudian menggugat KPK  dengan mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Politisi Hanura ini menggugat status tersangka yang diberikan KPK kepadanya terkait dengan dugaan memberi keterangan palsu di persidangan kasus e-KTP Kemendagri.

mirakukut

Terakhir, KPK digugat oleh Syafruddin Tumenggung, atas penetapan tersangka terkat kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Sidang perdana gugatan praperadilan Miryam S Haryani vs KPK sudah digelar Senin (8/5) di PN Jaksel, dan akan dilanjutkan Senin depan setelah kemarin tak ada perwakilan KPK yang datang.

Sidang perdana praperadilan  tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI Syafruddin Arsyad Tumenggung melawan KPK ini akan digelar Senin (15/5) mendatang. Itu berarti bersamaan dengan sidang kedua praperadilan Miryam S Haryani vs KPK, di tempat yang sama.

tume

 

Syafruddin Arsyad Tumenggung  resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK pada Senin  kemarin melalui kuasa hukumnya.

Jika sebelumnya KPK tak mengaku menerima panggilan untuk sidang praperadilan Miryam S Haryani, kali ini mereka jujur dengan mengatakan sudah menerima pemberitahuan adanya persidangan praperadilan yang diajukan oleh Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Baca Juga  Terkait Kasus Suap Dua Mantan Pejabat PT PAL Kembali Diperiksa KPK

Febri Diansyah, jubir KPK, belum mau ungkap siapa nama yang kembalikan dana e-KTP.

“‎Kami terima panggilan sidang untuk praperadilan kasus BLBI yang kami tangani. Nanti sidangnya tanggal 15 Mei 2017,” ujar Febri Diansyah, jubir KPK, Selasa (9/5).

Diungkapkan Febri, pihak biro hukum KPK sedang mempelajari ‎permohonan gugatan dari kubu tersangka.

asiade3

Di mana pihak tersangka merasa kasus BLBI adalah ranah perdata dan seharusnya tidak ditangani KPK.

 

 

“Pemohon (Syaffrudin) ‎mengatakan KPK tidak berwenang menangani ini karena kasus BLBI itu ranah perdata serta pengeluaran Surat Keterangan Lunas (SKL) adalah perintah jabatan dan itu semua akan kami dalami,” jelas Febri.

 

 

Dalam sidang praperadilan nanti, Febri mengaku pihaknya akan menghadirkan bukti yang menyatakan kasus itu masuk ranah pengadilan Tipikor dan layak disidik KPK.