SHARE
Dr Syaiful Bakhri, SH, MH
Dr Syaiful Bakhri, SH, MH

Kejaksaan Agung seperti masih kekeuh untuk memperpanjang kasus Setya Novanto. Tuduhan atas  dugaan “tindak pidana pemufakatan jahat” terus saja digulirkan. Padahal sudah banyak ahli hukum yang menilai tuduhan itu tidak tepat.

Apalagi bukti yang dipakai adalah rekaman ilegal yang dilakukan oleh Maroef Syamsudin di Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015. Hal ini semakin mengindikasikan adanya sebuah scenario terencana yang semua bertujuan politis untuk memidanakan Setya Novanto. Namun Ketua Fraksi partai Golkar di DPR RI itu terus mendapatkan pembelian hukum.

Salah satunya dari Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH., ahli hukum pidana Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menurut Syaiful perihal tindak pidana pemufakatan jahat tidak bisa disangkakan pada Setya Novanto.

Ada beberapa alasan yang mendasari pendapat dari ahli hukum pidana tersebut. Menurut pasal 88 KUHP tentang pemufakatan jahat berbunyi: “Dikata ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Dari rumusan pasal 88 KUHPidana tampak bahwa ada pemufakatan jahat apabila : 1. Dua orang atau lebih, 2. Telah sepakat, 3. Akan melakukan kejahatan.

Menurut uraian tersebut terdapat “pemufakatan jahat” jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sesudah ada pemufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan persiapan. Jadi sudah cukup jika dua orang bersepakat untuk melakukan kejahatan tertentu.

Menurut Syaiful, tidak diperlukan tindakan lain lagi, sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan. Perjanjian untuk melakukan kejahatan disini bukan ah dalam arti perjanjian menurut hukum perdata.

Bahwa perjanjian membentuk pemufakatan jahat tidaklah tunduk pada pengertian menurut hukum perdata. Sebab perjanjian untuk melakukan kejahatan jelas-jelas adalah perjanjian yang tidak sah.

Pasal 88 memang ada soal pemufakatan jahat. Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya pemufakatan jahat. Pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan pemufakatan jahat, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai pemufakatan jahat semata-mata melainkan ditindaklanjuti dengan perbuatan.

Namun bila merujuk pada isi rekaman pembicaraan Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Syamsudin yang  direkam Maroef tanpa sepengetahuan dua lawan bicara lainnya, jelas sekali dalam percakapan itu tidak memenuhi unsur pemufakatan dan pemufakatan jahat hal ini didasari bahwa tidak adanya mufakat atas suatu yang dibicarakan dan mutatis mutandis mufakat jahat untuk melakukan kejahatan khususnya berkaitan dengan tindak pidana Korupsi.

Masih menurut Syaiful ketiadaaan mufakat jahat yang berada dalam isi rekaman tersebut menunjukkan bahwa rekaman tersebut jelas tidak menunjukkan terang benderang suatu perbuatan pemufakatan jahat. Konsensus antara kehendak satu pihak dengan pihak lainnya terhadap suatu kejahatan merupakan pangkal tolak yang semestinya menjadi pokok unsur dari tindak pidana pemufakatan jahat yang hendak dituduhkan kepada Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Syamsudin.