SHARE
Setya Novanto dan Joko Widodo
Setya Novanto dan Joko Widodo

“HUBUNGAN hukum dan kewenangan atas perolehan alat bukti yang sah merupakan prinsip utama dalam “due process of law” yang mendudukan adanya pembuktian atas dugaan tindak pidana.

Dengan merujuk pada keseluruhan uraian di atas, maka tindakan yang kemudian didengarkan melalui rekaman tidak menunjukkan adanya permufakatan jahat, dan melahirkan adanya kesepakatan untuk berbuat jahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No 3 Tahun 1999 jo UU no 20 Tahun 2001.

Sebuah tindak pidana dianggap selesai dilakukan oleh pelaku jika orang yang dipaksa menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaan atas sesuatu yang bersangkutan.

Karena itu, dengan ditolaknya pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri itu hanya menghasilkan suatu poging atau suatu percbaan untuk melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo Pasal 12 UU No 31 tahun 1999.

Dengan demikian, yang dilakukan oleh pegawai negeri itu hanya menghasilkan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 423 KUHP.

Oleh karena itu, disebabkan belum diselesaikannya tindak pidana itu, maka terhadap Setya Novanto tidak dapat diiterapkan pasal-pasal tersebut.”