SHARE

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah tetaplah bertahan di meja Pimpinan DPR dalam sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu Jumat (21/7/2017) awal hari.

Ia pilih tetaplah dengan Ketua DPR Setya Novanto serta tidak ikuti langkah fraksi partainya, Partai Keadilan Sejahtera, walk out dari ruangan rapat.

Sesaat, tiga pimpinan DPR yang lain, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, serta Agus Hermanto pilih meninggalkan ruangan rapat dengan fraksi-fraksinya.

Ke-4 fraksi yang lakukan tindakan walk out itu yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, serta Fraksi Demokrat.

Apa argumen Fahri pilih bertahan di ruangan rapat?

” Saat ini kan saya tak ada yang mengajak konsultasi. Jadi, saya ini berdiri sendiri. Ya, karna berdiri sendiri, ya jadi Pimpinan DPR saya rekani ketua agar keputusannya lebih lancar, ” kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.

” Agar saja lah (tidak walk out). Agar sidangnya ada dua orang di situ yang mimpin, ” kata politisi yang tengah berkonflik dengan PKS ini.

Walau tidak walk out, Fahri sendiri menampik UU Pemilu yang baru.

Dengan pribadi, dia pilih pilihan B.

Pilihan paket B terbagi dalam presidential threshold 0 %, parliamentary threshold 4 %, system pemilu terbuka, cara konversi nada kuota hare, serta jumlah kursi per daerah penentuan 3-10.

Fahri menilainya, ambang batas pencalonan presiden tidak relevan sekali lagi dengan prinsip penyelenggaraan pemilu serentak serta dapat menyebabkan instabilitas politik.

Disinggung

Terlebih dulu, waktu PKS serta tiga fraksi beda lakukan walk out, beberapa anggota DPR menyindir Fahri.

” Itu Fahri tidak turut walk out? ” teriak beberapa anggota DPR.

” Fahri stay saja, Fahri. Tetaplah disini, ” timpal anggota DPR yang lain.

” Saya sesungguhnya tidak sepakat sama presidential threshold 20 atau 25 %. Namun saya tidak walk out serta pilih tetaplah disini, ” kata Fahri, yang diterima tepuk tangan oleh anggota DPR yang tersisa di ruangan rapat paripurna.

Perseteruan pada Fahri serta PKS sudah dikerjakan lewat jalur hukum. Fahri menuntut pemecatannya dari partai ke pengadilan. Putusan pengadilan menyebutkan ia menang, serta tetaplah jadi kader PKS.

Tidak sekian perihal dengan PKS. PKS tetaplah berasumsi Fahri telah bukanlah anggota partai sekali lagi.