SHARE

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyebutkan, tidak tertutup peluang korporasi yang ikut serta dalam sangkaan korupsi project e-KTP juga akan jadi tersangka.

” Spesial untuk e-KTP, orangnya lebih dahulu. Kalau korporasinya bertindak begitu perlu, memperoleh keuntungan banyak dari e-KTP, jadi tidak tertutup peluang KPK mengarah pada korporasinya, ” tutur Syarif di Gedung KPK Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Menurut Syarif, KPK telah membuat tim spesial untuk mengatasi beberapa masalah yang peluang melibatkan korporasi jadi subyek tindak pidana.

Tim itu dibuat jadi tindak lanjut dari penerbitan Ketentuan Mahkamah Agung Nomor 13 Th. 2016 mengenai Tata Langkah Perlakuan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dalam putusan pada dua bekas petinggi Kementerian Dalam Negeri, Irman serta Sugiharto, majelis hakim yakini ada beberapa korporasi yang diuntungkan karna tindak pidana korupsi.

Beberapa perusahaan itu tergabung dalam Konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI).

Dalam putusan, hakim berasumsi Perum PNRI diuntungkan Rp 107 miliar. Lalu, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero) sebesar Rp 8, 2 miliar, PT LEN Industri (persero) sebesar Rp 3, 4 miliar.

Diluar itu, PT Quadra Solution sebesar Rp 79 miliar serta PT Sandipala Arthaputra sebesar Rp 145 miliar.

Sampai sekarang ini, KPK telah menjerat lima orang dalam masalah sangkaan korupsi yang merugikan negara sekitaran RP 2, 3 triliun itu.

Terkecuali Irman serta Sugiharto, tiga tersangka beda, yaitu Andi Narogong (entrepreneur), Setya Novanto (politisi Golkar) serta Markus Nari (politisi Golkar).