SHARE

Fakta ini makin memperkuat segera dilakukannya penangkapan Gamawan Fauzi sebagai tokoh utama yang menjadi penyebab adanya kerugian negara sebesar Rp 2,5 triliun dari proyek pengadaan e-KTP 2011-2012.

Inilah yang  terungkap dari persidangan ke-9 kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri, yang digelar Kamis (13/4) di PN Tipikor Jakarta. Dari 10 saksi yang dihadirkan, tim jaksa penuntut umum KPK dan majelis hakim pimpinan Jhon Halasan Butar Butar mendalami tehnis pengadaan e-KTP.

Adalah Mendagri (kala itu) Gamawan Fauzi yang menetapkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang lelang dalam proyek pengadaan pnriKartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan harga penawaran sebesar Rp5,8 triliun pada 21 Juni 2011.

Gamawan Fauzi mengambil keputusan itu setelah mendengar usulan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

 

Penetapan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Sugiharto dengan menandatangani kontrak bernomor 027/886/IK tanggal 1 Juli 2011 dengan jangka waktu pekerjaan sampai dengan 31 Oktober 2012.

Setelah penetapan itu, konsorsium PNRI tak kunjung menyelesaikan target pekerjaan untuk merealisasikan pengadaan blangko e-KTP sebanyak 65.340.367 keping dengan nilai Rp1,4 triliun hingga Maret 2012.

Gamawan Fauzi lalu kembali mengajukan usulan penambahan anggaran dalam APBN Perubahan 2012 kepada Menteri Keuangan saat itu, Agus Martowardojo.

aguss

Usulan itu kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR.

Sugiharto dan Irman, bosnya di Dirjen Dukcapil Kemendagri, telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi whistleblower KPK untuk kasus ini.

Akan tetapi, Gamawan Fauzi belum. KPK malah lebih dulu menetapkan Andi Agustinus atau Andi Narogong sebagai tersangka.

Dalam keterangannya saat diperiksa KPK, baik Andi Narogong, Irman dan Sugiharto mengakui bahwa Gamawan Fauzi mendapatkan keuntungan 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta dari proyek ini.

Baca Juga  Pesan Setnov dan Anas: Jangan Pakai Penjahat Tangkap Penjahat

Jumlah dana yang diterima Mendagri 2009-2014 itu merupakan yang kedua terbesar dari puluhan pejabat dan anggota DPR yang didakwa oleh jaksa.

Uang yang diterima Gamawan Fauzi berada di bawah nominal yang diterima mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yaitu US$5,5 juta.