SHARE

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merencanakan lakukan perombakan PNS DKI kurun waktu dekat.

Perombakan PNS mengarah sampai petinggi eselon II yang satu tingkat dengan kepala dinas, wali kota, serta asisten sekretaris daerah.

Mulai sejak menjabat jadi gubernur, ini pertama kalinya Djarot lakukan perombakan deretan di bawahnya.

Terlebih dulu, perombakan seperti ini dikerjakan oleh bekas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok.

Djarot menyebutkan, perputaran kesempatan ini tidak melibatkan Ahok sekalipun. ” Tidak (konsultasi dengan Ahok), kan tanggung jawab berada di saya saat ini, ” tutur Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (11/7/2017).

Waktu menjabat jadi Pelaksana Pekerjaan Gubernur DKI Jakarta, kata Djarot, masalah personalia mesti ditanyakan dengan Ahok yang disebut Gubernur non-aktif DKI Jakarta.

Tetapi, tak ada sekali lagi keharusan untuk konsultasi dengan Ahok saat Djarot telah menjabat jadi Gubernur.

” Demikian (jadi gubernur) definitif, itu tanggung jawab di saya untuk eselon II, sedang untuk eselon III serta IV, itu semakin banyak dikerjakan sekda, ” tutur Djarot.

Ia juga lakukan perubahan pada bagian perputaran ini. Umumnya, perputaran petinggi eselon II yang dikerjakan Ahok senantiasa jadi surprise.

Sebab, tak ada yang tahu petinggi mana yang juga akan ditukar oleh Ahok hingga hari pelantikan itu tiba.

Tetapi, kesempatan ini nama petinggi yang juga akan ditukar oleh Djarot telah mengedar walau tanggal pelantikan belum juga di pastikan.

Hal semacam ini karna Djarot menyerahkan beberapa nama petinggi itu ke DPRD DKI untuk memohon referensi.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif menyebutkan, itu adalah bagian yang senantiasa ditinggalkan oleh Ahok waktu menjabat.

” Itu yaitu kebiasaan 2, 5 th. yang telah hilang. Dahulu tidak ada bagian sesuai sama itu, saat ini cobalah dikembalikan. Spesial jabatan wali kota, mesti ada pertimbangan dari DPRD, ” tutur Syarif.

Untuk penyegaran

Petinggi yang juga akan ditukar yaitu Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi serta Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo.

Mengenai Wahyu juga akan digantikan oleh Kepala Tubuh Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Husein Murad, sedang Budi Utomo juga akan digantikan oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah. Komisi A menilainya, Husein serta Irmansyah layak tempati jabatan wali kota serta bupati.

Pada saat kepemimpinan Ahok, umumnya ada argumen ” menakutkan ” yang membuat petinggi DKI ditukar, umpamanya, petinggi itu sudah berbuat kekeliruan atau tidak dapat merampungkan pekerjaan dengan baik.

Tetapi kesempatan ini, Djarot tidak ganti mereka karna sebagian argumen itu. Djarot menyebutkan, pencopotan Wahyu serta Budi Utomo untuk penyegaran saja.

Djarot tidak mengungkap ada kekeliruan yang dikerjakan mereka berdua. ” Bupati Kepulauan Seribu itu kan telah lama sekali ya disana, jadi ini untuk penyegaran. Berarti dia juga akan dimutasi ke darat, dia kan di laut atau di pulau telah lama, ” tutur Djarot.

Sebelumnya jadi Bupati, Budi menjabat Wakil Bupati Kepulauan Seribu mulai sejak 2015. Kemudian, dia jadi Bupati Kepulauan Seribu mulai sejak Agustus 2015 sampai sekarang ini.

Djarot menyebutkan, argumen perubahan Wahyu jadi Wali Kota Jakarta Utara juga sama yakni untuk penyegaran.

” Dahulu kan dia wakil wali kota serta saat ini wali kota, jadi butuh penyegaran, itu saja sesungguhnya, ” tutur Djarot.