SHARE

Taufik Effendi, mantan wakil ketua Komisi II DPR,  mengaku pernah mendengar istilah “kawal anggaran” dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Menurut Taufiq, istilah itu ada pada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

“Saya tidak tahu, tapi saya pernah dengar itu yang dilakukan Banggar,” ujar Taufik Effendi, Kamis (23/3), di PN Tipikor Jakarta.

Taufik mengatakan, ia tidak memahami arti sebenarnya dari istilah kawal anggaran. Namun, menurut dia, yang bisa menyetujui anggaran adalah Badan Anggaran DPR.

Sementara, menurut Taufiq, Komisi II DPR hanya melihat sejauh mana kewajaran nilai anggaran yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

wisnu

Menurut Taufik, setelah Komisi II memberikan tanda tangan persetujuan pagu anggaran, pembahasan mengenai usulan Kementerian akan berlanjut di Banggar DPR.

“Persetujuan kami masih ada proses selanjutnya lagi. Jadi tidak serta merta kami setujui lalu dicairkan,” kata Taufik.

Taufik Effendi termasuk  diantara anggota dewan dari Partai Demokrat yang didua terlibat menerima aliran dana dari proyek e-KTP Kemendagri yang disebutkan menimbulkan keruigian negara sebesar  Rp 2,314 triliun.

KPK baru menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus atau Andi Narogong.

yani

Mereka diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, mereka juga diduga terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP tersebut.

Selain Taufik Effendi sidang ketiga kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri hari ini menghadirkan Miryam S Haryani (anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Partai Hanura), Wisnu Wibowo (Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri), Rasyid Saleh (mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri), Dian Hasanah (pensiunan PNS Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri),  Teguh Juwarno (Wakil Ketua Komisi II dari PAN), dan  Suparmanto (Staf Bagian Perencanaan Ditjen Dukcapil Kemendagri).