SHARE
Taufiq Effendi (kiri) dan Teguh Juwarno, saat memberikan kesaksian terkait kasus e-KTP.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Taufiq Effendi membantah isi dakwaan soal penerima uang. Padahal dalam dakwaan tersebut jelas disebutkan bahwa Taufiq menerima uang sebesar 103.000 dollar AS.

Hakim  di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 23 Maret 2017, sudah membacakan berita acara pemeriksaan yang menyebutkan adanya hadiah atau janji yang akan diterima Komisi II terkait pembahasan e-KTP. Uang tersebut akan diberikan sebelum reses. Namun, Taufiq mengaku tak pernah dengar ada kesrpakatan soal itu.

Ia juga membantah. “Saya tidak pernah yang mulia. Tidak ada janji-janji semacam itu, tidak ada,” kata Taufiq.

Dalam dakwaan, pemberian uang salah satunya dilakukan setelah adanya kesepakatan penambahan anggaran pengadaan e-KTP. Saat itu, Miryam meminta uang kepada Irman sebesar Rp 5 miliar untuk kepentingan operasional Komisi II DPR RI.

Uang tersebut kemudian dibagikan secara bertahap kepada empat pimpinan Komisi II, sembilan Ketua Kelompok Fraksi Komisi II, dan 50 anggota Komisi II, termasuk pimpinan komisi dan Kapoksi.

Taufiq Effendi, mengaku pernah mendengar istilah “kawal anggaran” dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Menurut Taufiq, istilah itu ada pada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

“Saya tidak tahu, tapi saya pernah dengar itu yang dilakukan Banggar,” ujar Taufik saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Taufik mengatakan, ia tidak memahami arti sebenarnya dari istilah kawal anggaran. Namun, menurut dia, yang bisa menyetujui anggaran adalah Badan Anggaran DPR.

Sementara, menurut Taufiq, Komisi II DPR hanya melihat sejauh mana kewajaran nilai anggaran yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Taufik, setelah Komisi II memberikan tanda tangan persetujuan pagu anggaran, pembahasan mengenai usulan Kementerian akan berlanjut di Banggar DPR.

Baca Juga  Gamawan Fauzi, Malin Kundang Era Demokrasi

“Persetujuan kami masih ada proses selanjutnya lagi. Jadi tidak serta merta kami setujui lalu dicairkan,” kata Taufik.

Menariknya, jika kesaksian satu atau dua orang yang sudah didakwa ini kembali dibantah oleh saksi-saksi lain selama di persidangan. Tentunya hal itu akan menambah panjang dan sulitnya kasus ini. Apalagi nama besar seperti Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly juga didakwa menerima uang dari esogokan e-KTP. Sayang, Yasona hingga kini belum diperiksa terkait kasus itu.