SHARE

Teguh Juwarno menegaskan bantahannya telah menerima aliran dana proyek e-KTP Kemendagri melalui Miryam S.Haryani dan Mustoko Weni.

“Saya tidak pewrnah menerima uang seperti yang dituduhkan, ” demikian antara lain disampaikan Teguh Juwarno di sidang ketiga kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri, Kamis (23/3) di PN Tipikor Jakarta.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 2009-2014 itu disebutkan menerima uang dari proyek e-KTP Kemendagri ini sebesar 167.000 dolar AS.

Dalam dakwaan, Teguh Juwarno disebut menerima uang sebesar 25.000 dolar AS bersama pimpinan dan anggota Komisi II lainnya pada Agustus 2012.

Uang tersebut diberikan atas permintaan Miryam kepada mantan  Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Irman, sebesar Rp 5 miliar.

Teguh Juwarno juga menerima uang lainnya dari proyek itu sehingga total yang dia terima sebesar 167.000 dolar AS.

tjoye1

DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

“Saya tidak tahu siapa yang pernah katakan bahwa saya menerima uang dari Miryam,” ujar Teguh Juwarno yang memberi kesaksian bersama  Taufik Effendi, anggota DPR dari Fraksi Demokrat.

Ia juga membantah adanya pembagian uang di ruang kerja anggota Komisi II DPR RI, Mustoko Weni, pada September atau Oktober 2010.

Pasalnya, menurut Teguh, saat itu Mustoko Weni telah meninggal dunia.

“Faktanya, Mustoko Weni  meninggal 18 Juni 2010. Jadi tidak masuk akal ada pembagian uang di ruangan beliau,” ujar Teguh.

Baca Juga  TJ di Bully Netizen, Coba Selamat Sendiri

Berdasarkan dakwaan, uang yang dibagikan di ruangan Mustoko Werni berasal dari pengusaha bernama Andi Agustinus atau Andi Narogong.

tjoye4

Pemberian uang dilakukan setelah adanya kesepakatan pembagian anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun yang diperuntukan belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP  sebesar 51  persen atau Rp 2,662 triliun.

Sementara sisanya dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

Pemberian uang itu dimaksudkan agar Komisi II DPR RI dan Banggar menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan e-KTP . Teguh disebut menerima uang 100.000 dolar AS.

“Kami tidak pernah menerimanya, Yang Mulia,” kata Teguh.

Bahkan, dalam dakwaan disebut bahwa Mustoko Weni  menerima uang sebesar 400.000 dolar AS.

Dalam kurun waktu berbeda, tepatnya pada Agustus 2012, Teguh bersama pimpinan dan anggota Komisi II lainnya disebut menerima uang sebesar 25.000 dolar AS..

Namun, kata Teguh, saat itu dirinya tak lagi berada di Komisi II. Ia terakhir kali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR pada Oktober 2010.

“Sekali lagi, tidak mungkin pembagian uang yang sudah tidak jadi bagian pembahasan atau komisi tersebut,” kata Teguh.