SHARE

Jakarta – Terdakwa korupsi e-KTP Irman serta Sugiharto dijatuhi vonis 7 th. serta 5 th. penjara oleh hakim Tipikor. Kenyataan-fakta yang mengagetkan keluar dalam sidang vonis itu.

Vonis Irman serta Sugiharto dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai John Halasan Butarbutar di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, pada Kamis 20 Juli 2017.

Majelis hakim memaparkan penyimpangan megaproyek pengadaan e-KTP dimaksud merugikan keuangan negara Rp 2, 3 triliun dari keseluruhan nilai project sekitaran Rp 5, 9 triliun.

Hakim menyatakan dua orang terdakwa bekas petinggi Kemendagri, Irman serta Sugiharto, dapat dibuktikan menyalahgunakan kewenangannya dalam project e-KTP yang sudah bergulir 6 th. yang lalu itu atau mulai sejak th. 2011. ” Menjatuhkan pidana pada saudara Irman dengan pidana penjara sepanjang 7 th. serta denda sebesar Rp 500 juta, jika denda itu tidak dibayar ditukar dengan pidana kurungan sepanjang 6 bln.. Menjatuhkan pidana pada saudara Sugiharto dengan pidana penjara sepanjang 5 th. serta denda Rp 400 juta, dengan ketetapan jika tidak dibayar jadi ditukar pidana kurungan sepanjang 6 bln., ” kata hakim John.

Irman juga disuruh membayar uang pengganti USD 500 ribu dikurangi pengembalian USD 300 ribu serta Rp 50 juta. Sedang Sugiharto disuruh membayar uang pengganti sebesar USD 50 ribu. Jumlah itu dikurangi pengembalian yang telah dikerjakan sebesar USD 30 ribu dan mobil Honda Jazz sejumlah Rp 150 juta. Vonis itu seirama dengan tuntutan jaksa KPK.

Tetapi ada yang berlainan dari pembacaan vonis ini yang menarik perhatian. Awalannya, dalam tuntutan serta dakwaan jaksa dijelaskan ada 38 nama yang disangka kecipratan dana e-KTP. Dalam sidang vonis cuma tersisa 19 nama pihak-pihak yang yang peroleh keuntungan project e-KTP. Beberapa besar nama yang menghilang adalah anggota DPR aktif, maupun eks anggota DPR.

Baca Juga  Pencabutan Subsidi Listrik Kelompok 900 VA di Pertanyakan DPR

Jejeran beberapa nama anggota DPR aktif yang disebut-sebut terima uang korupsi e-KTP juga berkurang dalam sidang pembacaan vonis. Waktu sidang tuntutan serta dakwaan jaksa mengatakan ada 12 anggota DPR aktif yang disangka terima dana korupsi e-KTP. Tetapi majelis hakim mengatakan cuma 3 nama anggota DPR yang dapat dibuktikan terima aliran dana korupsi e-KTP. Miryam S Haryani dapat dibuktikan terima USD 1, 2 juta, Markus Nari terima USD 400 ribu serta Rp 4 miliar, dan Ade Komarudin sebesar USD 100 ribu.

Diluar itu, terdaftar tak ada nama Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Marzuki Alie serta beberapa nama besar beda yang dimaksud majelis hakim dalam vonisnya.

Pada vonis itu, Jaksa KPK Irene Putri menyebutkan putusan juga akan jadi satu diantara pertimbangan jaksa juga akan memajukan banding atau tidak.

” Itu kelak jadi bahan yang kita juga akan kaji putusan ini, kita berikan. Terang Markus Nari di sampaikan barusan hakim yakini dia terima, Miryam lalu dia terima, Ade Komarudin juga bahkan juga di sampaikan hakim dia terima, ” tutur jaksa Irene.

Disamping itu, KPK juga akan pelajari selanjutnya putusan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman serta Sugiharto. KPK mengatakan sesungguhnya banyak pihak yang terindikasi aliran dana haram itu. ” Pasti putusan juga akan kita tekuni. Ada cukup banyak sesungguhnya pihak-pihak yang disangka memperoleh aliran dana. Pasti ini belum juga bicara dalam konteks suap, ” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Penyidikan masalah korupsi e-KTP selalu bergulir. Sampai saat ini, penyidik KPK sudah mengambil keputusan 5 tersangka. Mereka 2 orang dari klaster pemerintah, 1 dari klaster swasta, serta 2 sekali lagi dari klaster DPR. Paling baru, penyidik KPK mengambil keputusan tersangka anggota DPR Markus Nari dalam pusaran masalah sangkaan korupsi e-KTP ini. Markus disangka terima Rp 4 miliar untuk memuluskan kajian biaya di DPR.

Baca Juga  Kapolri Ungkap Politik Juga Ada di Tubuh Kepolisian saat di DPR

Terkecuali Markus, tersangka yang datang dari klaster DPR yakni Setya Novanto yang pengumuman penetapan tersangkanya berselang 2 hari. Terlebih dulu ada anggota Miryam Haryani yang sudah diputuskan jadi tersangka. Diluar itu, ada Irman serta Sugiharto dari klaster pemerintah yang sudah divonis 7 th. serta 5 th. penjara.