SHARE

Miryam S Haryani dan Anton Taufik adalah dua nama dengan profesi yuang berbeda. Yang pertama adalah politisi Partai Hanura di DPR, yang pada peirode 2009-2014 duduk di Komisi II dan periode 2014-2019 di Komisi V.
Setelah hanya menjadi saksi kasus e-KTP dan diduga ikut menerima aliran dari dari proyek mercusar Kemendagri Miryam S Haryani belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan tuduhan memberikan keterangan tidak benar dalam kesaksiannya.

mirim1
Miryam S Haryani. Sejak awal memberikan keterangan berbelit-belit

Sementara itu, nama Anton Taufik mencuat belakangan setelah media ramai memberitakannya sebagai pengacara muda yang mempengaruhi agar Miryam S Haryani mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya di kasus e-KTP itu. Anton Taufik disebut-sebut sebagai orang suruhan dari dua tokoh Golkar.

Anton Taufik sudah dua kali diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Dalam dua kali pemeriksaannya di KPK, Anton Taufik disebut-sebut terus menyebut adanya peran dari dua tokoh Golkar.

Faktanya, dari awal kesaksiannya di persidangan Miryam S Haryani terus mangkir dan berdalih, dan terkesan kalau ia berupaya mengalihkan keterangan.

Dari paparan Asep Ubaidilah, S.H, Ketua Bidang Hukum dan HAM di Central Democration Movement Association Indonesia (CDMA), jika kita perdalam dan pahami penjelasan tentang saksi sebagaimana berdasarkan Undang-Undang, bahwa yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Selain itu dijelaskan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian diperluas menjadi “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” begitulah bunyi aturan.

Baca Juga  Panas di Sidang Praperadilan, KPK Ancam Kubu Miryam tak Keluar Koridor

Dalam konteks Miryam S Haryani yang ikut terseret dalam kasus korupsi E-KTP, keterangan Miryam dalam persidangannya sebagai saksi, dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri ini, seharusnya dia (Miryam) menjelaskan dengan sesuai apa yang terjadi jangan sampai mengalihkan dengan membuat keterangan yang sifatnya mengarang dan berlebihan.

totonik
Anton Taufik. Memberikan kesaksian palsu dan menyesatkan

Sebab, hal yang paling fatal adalah saat penyebutan nama seseorang atau lebih dengan tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Sehingga orang tersebut tentunya akan merasa dirugikan dan harus ada bentuk pertanggung jawaban apabila penyebutan nama yang tidak ada hubungannya baik secara langsung ataupun tidak itu sampai menyeret nama seseorang ke pengadilan.

Sebut saja misalnya, penyebutan dua tokoh Partai Golkar oleh Anton Taufik. Jika memang permasalahan tersebut terkait dengan hukum berarti semua ungkapan atau pun keterangan harus berdasarkan fakta yang sebenarnya, bukan berdasarkan asumsi tanpa pembuktian yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan hukum.

Dalam teori critical legal studies, dijelaskan, bahwa meskipun kebijakan hukum dipengaruhi kekuasaan, tetapi saat persidangan itu tidak menjadi alasan untuk dapat menggugurkan keterangan yang sebenar-benarnya terjadi.

Pernyataan Anton Taufik pada keterangannya sebagai saksi pada pemeriksaan terhadap Andi Narogong terkait kasus E-KTP, dengan menyebut nama Rudy Alfonso, pengacara senior sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Partai Golkar, dan Setya Novanto, dengan keterangan bahwa inisial “R.A” dan “S.N”- lah yang berupaya untuk mempengaruhi Miryam, agar memberikan keterangan palsu kasus e-KTP.

Itu adalah bentuk keterangan yang sesat, sekaligus menyesatkan. Sebab keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup dan tidak meyakinkan berdasarkan Undang-Undang (UU).

asep
Asep Ubaidilah, S.H, Ketua Bidang Hukum dan HAM di Central Democration Movement Association Indonesia (CDMA)

Seharusnya Miryam S Haryani sebagai sebagai saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa dan upaya menyudutkan seseorang dengan cara melawan hukum. Demikian juga dengan Anton  Taufik.

Baca Juga  Agus: Kemendagri yang Tanggungjawab Anggaran E-KTP

Padahal, seorang saksi saat dimintai keterangannya itu harus benar dan di sumpah sesuai yang di jelaskan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP Bahwa Sebelum memberi keterangan.

Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Jadi, dalam hal ini, anggota DPR Komisi II, Miryam S Haryani, sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu dalam kasus korupsi, e-KTP bukanlah bentuk dari pada adanya upaya intimidasi atau pengaruh dari seseorang.

Sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka atas keterangan palsunya, melainkan adanya upaya Miryam untuk mengorbankan seseorang, yang tidak ada kaitannya dengan konteks kasus dengan cara melawan hukum.

Sehingga, penyebutan nama dua tokoh Golkar oleh tersangka Miryam S Haryani yang tersangka pemberi keterangan palsu, dan oleh Anton Taufik juga, adalah hal yang keliru dan fatal.