SHARE

Amanat  Undang-undang Nomor 4 tahun 2009  tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mewajibkan perusahaan tambang asing mendivestasikan sahamnya kepada pihak nasional telah ‘mengganggu’ ketenangan perusahaan tambang asing yang beroperasi di negeri ini.

Apalagi ditambah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2012 yang mewajibkan perusahaan tambang asing mendivestasikan minimum 51%  sahamnya kepada pihak nasional. PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, merupakan salah satu perusahaan yang terganggu ketenangannya oleh adanya kewajiban ini.

Seperti yang sudah dinyatakan secara resmi diakhir tahun lalu, Freeport hanya ikhlas melepas 20% sahamnya kepada pihak nasional. Angka ini tentu jauh dibawah angka minimum yang diamanatkan Peraturan  yang ada. Hingga sekarang, sikap Freeport itu tidak berubah.

Sementara itu, pihak pemerintah tetap menghendaki Freeport mendivestasikan sahamnya lebih dari 20%. Namun, anehnya pemerintah tidak mewajibkan Freeport melepas 51% sahamnya seperti yang diamanatkan oleh peraturan, tetapi hanya meminta 30%.

Dalam sebuah acara diskusi publik yang diselenggarakan Indonesia Resources Studies  di Jakarta, pertengahan tahun 2015 lampau, Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  R. Sukhyar mengatakan kepada pers bahwa angka 51% itu adalah angka maksimum. Padahal, jelas sekali tertera dalam PP No.24/2012, bahwa 51% merupakan angka minimum.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36% saham di PT Freeport Indonesia. Sementara selebihnya yakni 90,64% saham dimiliki oleh induk usaha Freeport Indonesia,  Freeport McMoran Copper & Golden Inc. Perusahaan tambang tembaga terbesar ketiga didunia ini mulai  beroperasi di tambang terbuka Grasberg,  Mimika, Papua  sejak tahun 1967, seiring dengan mulai berkuasanya rezim Soeharto.
Merujuk pada PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Freeport wajib melepas sahamnya sebesar 30 persen ke investor nasional karena diklasifikasikan sebagai perusahaan pertambangan bawah tanah (underground mining).

Tahun ini, Freeport diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya guna menggenapi 9,36 persen yang telah dipegang oleh pemerintah sehingga menjadi 20 persen. Sementara 10 persen sisanya baru masuk masa penawaran divestasi pada 2020.

Kita ketahui, divestasi 10 persen saham PT FI itu telah diserahkan ke pemerintah pada 13 Januari lalu. Mestinya, divestasi 10 persen tersebut diserahkan pada 14 Oktober 2015 lalu, namun FP FT tidak bisa menyanggupinya, dan meminta penangguhan  waktu tiga bulan, hingga ke 14 Januari 2016.