SHARE

Jakarta Menteri Rencana Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkap sebagian argumen yang mendorong keseriusan pemerintah untuk mengubahkan ibu kota atau pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta. Salah nya ialah ketimpangan aktivitas ekonomi pada lokasi Jabodetabek dengan daerah yang lain.

” Kita bicara pusat pemerintahan baru dalam konteks kebijakan pembangunan perkotaan di Indonesia. Jangan pernah berlangsung penimbunan mengagumkan di satu lokasi di Indonesia yang mungkin saja dalam periode pendek dapat mendorong perkembangan ekonomi, namun periode panjang jadi menghalangi, ” katanya di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Bambang mengatakan 10 kota dengan masyarakat paling besar di Indonesia, yaitu Jakarta 10, 2 juta jiwa ; Surabaya 2, 8 juta jiwa ; Bandung 2, 5 juta jiwa ; Bekasi 2, 38 juta ; Medan 2, 2 juta masyarakat ; Depok 2, 1 juta jiwa ; Tangerang sejumlah 2, 05 juta jiwa ; Semarang 1, 6 juta jiwa ; Palembang serta Tangerang Selatan semasing 1, 58 juta serta 1, 5 juta jiwa.

” Dapat dipikirkan 5 dari 10 kota dengan masyarakat paling banyak di Indonesia berada di lokasi Jabodetabek. Berarti penimbunan aktivitas
ekonomi di Jakarta mengagumkan, ” jelas Bambang.

Dari keadaan itu, Bambang memberikan, berlangsung juga ketimpangan dalam kiat pembangunan perkotaan di Indonesia. Hal semacam ini diperlihatkan dari peran Jakarta ke Product Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang menjangkau 18 %. Sedang ditambah dengan lokasi Jabodetabek, jadi kontribusinya 25 % dari PDB.

” Jadi seperempat ekonomi Indonesia juga akan di Jakarta serta sekelilingnya. Kita butuh berfikir periode panjang, Jakarta dengan semua macam
problematikanya bukanlah jadi pendorong, salah-salah jadi jadi penghalang, ” terang Bambang.

Bambang mengakui, penimbunan aktivitas ekonomi sekalian pemerintahan sampai kini terpusat di Jakarta. Seakan Jakarta adalah pusat semuanya, serta Indonesia cuma Jakarta saja. Sayangnya, pemerintah tidak bisa mengubahkan dengan serampangan pusat usaha ke Palembang atau Surabaya, umpamanya karna ini menyangkut masalah usaha.

” Usaha tidak dapat diperintah, tidak dapat ditata geser saat itu juga. Jadi melawan market mechanism bila dipaksakan geser, jadi bisa
kolaps industrinya, ” tegasnya.

Bambang menyebutkan, yang paling dapat dikontrol yaitu pemerintahan. Oleh karena itu, Jakarta tetaplah juga akan jadi pusat usaha, perdagangan, keuangan, sesaat ibu kota atau pusat pemerintahan geser yang diwacanakan ke Kalimantan.

” Kebetulan banyak rujukan didunia, seperti Kazakhstan dari Almati ke Astana, Nigeria dari Lagos ke Abuja, Myanmar dari Yangon ke
Napitau, Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Australia ke Canberra. Jadi kita juga akan pakai rujukan itu, ” tukas Bambang.

Terlebih dulu, Kamar Dagang serta Industri (Kadin) Indonesia memohon pemerintah untuk melibatkan entrepreneur dalam kajian perpindahan ibu kota. Sebab, keterlibatan pihak swasta dipandang perlu dalam meningkatkan lokasi yang juga akan jadikan ibu kota baru.

Wakil Ketua Umum Kadin Bagian Pengembangan Lokasi Ekonomi, Sanny Iskandar menyebutkan, dalam pilih ibu kota, banyak yang perlu jadikan pertimbangan. Menurut dia, pertimbangannya tidak cuma sebatas tempat serta potensi ekonomi yang berada di lokasi itu.

” Untuk ibu kota, dalam satu lokasi ini kan harusnya banyak persyaratan yang memanglah mesti diperhitungkan. Jadi bukanlah berkaitan hanya apakah potensi ekonomi ya serta seperti itu, kelihatannya mesti digali lebih jauh, ” tutur dia di Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Menurut Sanny, semestinya sebelumnya melempar wacana ini umum, pemerintah mesti mematangkan dahulu kajian perpindahan ibu kota ini. Dalam kajiannya, pemerintah harus juga ikut melibatkan pihak swasta untuk turut meningkatkan ibu kota itu kelak.

” Saya memandangnya kalau wacana perpindahan ibu kota ini harusnya lebih mematangkan dahulu di internal pemerintahan. Mungkin saja bila ingin mengajak dari Apindo, Kadin, asosiasi bidangal dapat. Baiknya memanglah janganlah segera dibuang ke umum, ” kata dia.