SHARE

Beberapa aktivis antikorupsi mendaftarkan permintaan judicial review atas hak angket DPR pada Pasal 79 ayat (3) serta Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada empat orang sebagai pemohon, dua orang salah satunya yaitu Busyro Muqoddas jadi Ketua Bagian Hukum serta HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah serta aktivis Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo.

” Pasal yang ditest dalam UU MD3 dalam permintaan ini sudah menghalangi berjalannya pekerjaan pemberantasan korupsi yang sekali lagi digerakkan KPK, ” tutur aktivis YLBHI M. Isnur, sesudah memajukan tuntutan ke MK, Kamis (20/7/2017).

MK butuh memaknai konstitusionalitas pada Pasal 79 ayat (3) UU MD3 kalau kewenangan Hak Angket DPR tidak bisa diperuntukkan untuk menyelidiki KPK. Sebab, KPK tidaklah sisi dari eksekutif.

” Menurut putusan MK Th. 2006, KPK dikelompokkan kedalam instansi yudikatif yg tidak dapat diberi hak angket oleh DPR, ” tutur Isnur.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 juga butuh ditafsirkan kalau kewenangan Hak Angket DPR pada KPK tidak penuhi unsur hal perlu, strategis serta beresiko luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara yang disangka bertentangan dengan ketentuan perundangan.

” Pembentukan Hak Angket KPK yaitu langkah politis, ” tutur Isnur.

Paling akhir, pemohon juga memohon MK menafsirkan Pasal 199 ayat (3) UU MD3. Sebab pembentukan Hak Angket DPR sendiri disangka kuat bertentangan dengan pasal itu.

” Untuk menyepakati hak angket, mesti di hadiri 1/2 anggota DPR, yakni 280. Dari 1/2 ada jadi anggota quorum, mesti di setujui oleh 1/2 anggota yang ada. Bila ingin teratur ketentuan, harusnya yang menyepakati 140 anggota yang ada. Kenyataannya itu tidak berlangsung di DPR, ” tutur Isnur.