SHARE

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan kalau hasil konsultasi Komisi Penentuan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta pemerintah dalam pengaturan ketentuan KPU (PKPU) jadi tidak mengikat, dinilai juga akan menyulitkan intervensi pada penyelenggara pemilu.

Hal semacam ini di sampaikan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil waktu menghadiri sidang putusan uji materi Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Th. 2016 mengenai Penentuan Kepala Daerah (Pilkada) yang di gelar di MK, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

” Ini juga akan meminimalkan intervensi politik, ” kata Fadli di gedung MK, Senin.

Menurut Fadli, telah semestinya intervensi tidak dikerjakan pada KPU. Sebab, penyelenggara pemilu mesti berlaku berdiri sendiri.

Ada ketetapan mengadakan rapat konsultasi dengan hasil yang mengikat, menurut Fadli, malah menggangu kemandirian KPU.

” Mulai sejak ada ketetapan mengikat ini, PKPU (Ketentuan KPU) ini begitu kentara sekali kebutuhan politiknya untuk grup spesifik, ” kata Fadli.

Fadli memberikan, dengan terdapatnya putusan MK ini, jadi KPU tidak mesti senantiasa menuruti hasrat, anjuran atau input DPR dalam membuat PKPU. Sebab, kemampuan DPR cuma memberi input. Namun oleh KPU, sarannya itu bisa di terima maupun tidak.

” (Input DPR serta Pemerintah) tidak harus dibarengi, cuma berikan input serta sesuai sama ketentuan perundang-undangan. Itu dapat diakomodir, ” katanya.

Sebelumnnya, dalam sidang putusan pada siang ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan kalau hasil dari rapat konsultasi pada Komisi Penentuan Umum (KPU) dengan DPR tidak berlaku mengikat.

” Menyebutkan, pasal 9 huruf a UU No. 10 Th. 2016. . . selama frasa ‘yang keputusannya berbentuk mengikat’, bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia th. 1945 serta tidak memiliki kemampuan hukum mengikat. ” kata Wakil Ketua MK, Anwar Usman.

Hakim Konstitusi Aswanto, mengemukakan, KPU jadi instansi yang ditanggung kemandiriannya dalam UUD 1945 tidak bisa tersandera dalam melakukan kewenangannya membuat PKPU serta dasar tehnis. Sebab, KPU bertanggungjawab dalam penyelengaraan penentuan.