SHARE

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyebutkan, rapat dengan Komisi Penentuan Umum (KPU) tetaplah mengikat walau Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengambil keputusan rapat konsultasi dengan DPR serta pemerintah tidak mengikat.

Ia menyebutkan, putusan MK dengan amar putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016 atas Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Th. 2016 mengenai Penentuan Kepala Daerah (Pilkada), cuma menghapus frasa masalah rapat konsultasi dalam pengaturan Ketentuan KPU (PKPU).

Sesaat, hasil rapat Komisi II dengan partner kerjanya, seperti rapat dengar pendapat, tetaplah mengikat.

” Bila dalam terminologi Undang-Undang MD3, (RDP) mengikat semuanya pihak. Untuk Komisi II, mungkin saja rapat konsultasi yang ditiadakan, tak ada sekali lagi. Namun RDP, itu tetaplah ada. Soalnya RDP ditata di Undang-Undang MD3, ” kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Oleh karenanya, menurut Lukman, putusan MK itu tidaklah terlalu punya pengaruh untuk Komisi II dalam menggerakkan peranan pengawasannya pada KPU.

Ia memberikan, bila rangkuman RDP tidak digerakkan, jadi KPU tidak menghormati Komisi II DPR sebagai partner kerja serta instansi negara yang lain.

Putusan MK itu, kata Lukman, tidak juga akan merubah jalinan Komisi II dengan KPU.

” Rezim lama memanglah pernah tegang, namun untuk yang saat ini, kami telah sama-sama mengerti, tidak seperti dahulu sekali lagi. Jadi tidaklah perlu persoalanlah dengan hal semacam ini, ” lanjut politisi PKB itu.

Jalinan Komisi II dengan KPU periode 2012-2017 pernah memanas waktu KPU dipaksa membuat PKPU yang memperbolehkan terpidana percobaan mencalonkan diri di pilkada.

Walau sebenarnya, berdasar pada Undang-undang Pilkada, seorang yang berstatus terpidana tidak bisa mencalonkan diri.

KPU pada akhirnya memajukan uji materi pada MK berkaitan Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 10 Th. 2016 mengenai Pilkada.