SHARE

Ketua Tim Pengacara Hary Tanoesoedibjo, Munathsir Mustaman menilainya pihak Polri belum juga lakukan kontrol digital forensik berdasar hasil capture pembicaraan pesan singkat clientnya pada Jaksa Yulianto yang jadikan alat bukti.

Hal itu di sampaikan Munathsir sesudah lihat jawaban yang di sampaikan pihak Polri pada persidangan Senin (10/7/2017).

” Dalam aplikasi alat bukti masalah ini tak ada digital forensik yang dikerjakan pada alat bukti yang ada. Yang ada yang kami saksikan di jawaban (Polri) tempo hari itu cuma capture dari SMS atau WA yang diantar pada saudara Yulianto, ” kata Munathsir, waktu didapati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Dia menyebutkan, sistem digital forensik semestinya dikerjakan bila kasusnya terkait dengan problem ITE.

” Dalam masalah ini kami belum juga lihat itu, ” tutur Munathsir.

Sistem digital forensik dinilai butuh untuk menunjukkan apakah memanglah benar yang di terima Jaksa Yulianto datang dari Hary Tanoe.

” Kita saksikan umpamanya ada WA atau SMS dari nomor yang sama namun atas nama orang yang lain. Saya saksikan dari materi jawaban tempo hari ada inisial xxx ini siapa. Itukan yang juga akan kita pertanyakan kelak, ” tutur Munathsir.

Diluar itu, dia menilainya perkara clientnya semestinya dikerjakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kementerian Komunikasi serta Info.

” SMS ini kan sisi dari ITE, ya, menurut kami perlakuan perkara ini semestinya dikerjakan oleh PPNS yg berada di lingkungan Kementerian Info. Nah itu tidak dikerjakan disini. Tak ada koordinasi dengan PPNS disana, ” tutur Munathsir.

Pihaknya juga lihat ada kekeliruan prosedur masalah jarak pada surat perintah penyidikan (sprindik) pada clientnya dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sprindik Hary Tanoe dimaksud tertanggal 15 Mei 2017. Namun. SPDP-nya baru di sampaikan ke Hary sekitaran 20 Juni 2017 hingga ada rawan saat sekitaran 47 hari. Hal semacam ini menurut dia bertentangan dengan yang ditata pada Pasal 109 KUHAP.

” Pasal 109 KUHAP menyebutkan kalau SPDP paling lambat di sampaikan ke terlapor, pelapor serta pihak berkaitan paling lama tujuh hari sesudah sprindik, ” tutur dia.

Hary adalah tersangka dalam masalah sangkaan meneror Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Spesial Yulianto lewat media elektronik. Ia dipakai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Th. 2008 mengenai Info Transaksi Elektronik (ITE) tentang ancaman lewat media elektronik.

Hary telah di check jadi tersangka oleh penyidik Bareskrim. Dalam masalah ini, Yulianto 3x terima pesan singkat dari Hary Tanoe pada 5, 7, serta 9 Januari 2016.

Berisi yakni, ” Mas Yulianto, kita tunjukkan siapa yang salah serta siapa yang benar. Siapa yang profesional serta siapa yang preman. Anda mesti ingat kekuasaan itu akan tidak abadi. Saya masuk ke politik diantaranya satu diantara pemicunya ingin memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang menyukai abuse of power. Tulis kalimat saya disini, saya tentu jadi pimpinan negeri ini. Di situlah waktunya Indonesia dibikin bersih. ”

Tetapi, Hary menyanggah meneror Yulianto.

” SMS ini saya bikin demikian rupa untuk menyatakan saya ke politik untuk membuat Indonesia tambah baik, tak ada maksud meneror, ” tutur Hary Tanoe.

Mengenai Polri yakini cukup bukti untuk mengambil keputusan tersangka Hary. Polri menyanggah ada muatan politis dalam masalah ini.