SHARE

Banyumas – Untuk memngatisipasi bentrokan horisontal pada ojek on-line dengan pihak beda yang mempunyai urusan, Bupati Banyumas keluarkan Surat Edaran (SE) berkaitan larangan operasional ojek on-line di daerahnya.

Copy SE Bupati yang diperoleh dari Biro Humas Pemkab Banyumas mengatakan, basic larangan ojek on-line yaitu UU No 23 Th. 2014 mengenai Pemerintahan Daerah serta surat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI No AJ. 206/1/1/DRJD/2017 tentang Penyusunan Penyelenggaraan Sepeda Motor.

Menanggapi mengembangnya ojek on-line di daerah, Bupati Banyumas keluarkan larangan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) :

1. Kalau operasional ojek on-line di kabupaten Banyumas punya potensi menyebabkan perseteruan horisontal diantara aktor usaha service transportasi umum dengan aktor usaha ojek on-line, bisa saja tidak kondusifnya ketentraman serta ketertiban di Kabupaten Banyumas.

2. Kalau menghadapi potensi perseteruan seperti disebut pada angka 1 untuk saat spesifik s/d ketetapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah yang mengatur dengan tegas perizinan mengenai ojek on-line, jadi ojek on-line DILARANG BEROPERASI di Lokasi Kabupaten Banyumas.

3. Untuk aktivitas usaha ojek on-line yang dengan riil ada, tidak memperoleh payung hukum administratif di lokasi Kabupaten Banyumas hingga Bupati Banyumas mengajak semua stakeholder pemelihara ketentraman serta ketertiban di lokasi Kabupaten Banyumas (Satpol PP, Camat, Kantor Kesbangpol) untuk melindungi ketentraman serta ketertiban sesuai sama kewenangannya serta senantiasa bekerjasama dengan Bupati Banyumas untuk mencari jalan keluar yang baik pada tiap-tiap persoalan yang ada/muncul di lokasi semasing.

4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk memberikan laporan keadaan di orang-orang berkaitan dengan proses surat edaran ini.

Surat edaran itu di tandatangani segera oleh Bupati Banyumas, Achmad Husain, ditembuskan pada Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Kapolres Banyumas, Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri Banyumas, Ketua Organda Banyumas, Dandim 0701 Banyumas.

Baca Juga  Unjuk Rasa Akan Digelar Kembali Pengemudi Taksi Online

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Sugeng Hardoyo, menyebutkan SE itu adalah antisipasi berbentuk sesaat sembari menanti ketetapan setelah itu berkaitan ojek on-line di daerah Banyumas.

” Surat edaran itu sifatnya mengajak mereka, memperingatkan mereka bila di Banyumas dilarang serta dilihat butuh pengkajian apakah butuh (ojek on-line) atau tidak, ” tuturnya.

Karna dinilai ilegal, kata Sugeng, Pemkab juga akan lakukan penertiban pada pengojek on-line lewat cara lakukan pembinaan. Pembinaan dikerjakan dengan persuasif untuk melindungi keamanan serta ketertiban di orang-orang, termasuk juga hindari gesekan dengan ojek pangkalan.

” Meskipun ada larangan namun kita tidak dapat berikan sangsi, jadi kelak sifatnya pembinaan saja karna memanglah belumlah ada basic hukum yang sesuai sama untuk angkutan umum roda dua berbasiskan on-line. Ojek on-line yang tetaplah beroperasi juga akan kita dekati, semoga ada kesadaran untuk semuanya, ” lanjutnya.