SHARE

Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menetapkan larangan berpegian ke luar negeri kepada Setya Novanto mendapat sorotan luas dari masyarakat. Ada yang mendukung, tetapi lebih banyak yang mempertanyakan, tak sedikit pula yang memberikan simpatinya kepada Setya Novanto.

Mereka yang mendukung pelarangan berpergian terhadap Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, menuliskan, langkah tersebut mungkin ditempuh oleh KPK agar Setya Novanto bisa mendukung sepenuhnya upaya penuntasan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri yang tengah dilakukan KPK.

Pertimbangan tersebut sudah langsung tertepis dari pernyataan mereka yang mempertanyakan langkah KPK. Menurut mereka, KPK sebenarnya tak perlu meragukan komitmen Setya Novanto dalam memberikan dukungannya terhadap upaya penuntasan kasus e-KTP.

pimpin
Pimpinan KPK

Kesediaan Setya Novanto untuk datang ke gedung KPK guna memberikan keterangannya ketika kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan, membuktikan komitmennya dalam membantu KPK.

Setya Novanto juga langsung datang memenuhi panggilan KPK sebagai saksi ketika kasus e-KTP ini sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sikap kooperatif Setya Novanto ini berbeda dengan sejumlah anggota dewan lainnya yang menolak memenuhi panggilan KPK, baik semasih di tahal penyidikan, atau setelah disidangkan.

Menhukkam Yasonna Hamonangan Laoly, misalnya, dua kali disurati untuk pemeriksaan di gedung KPK, tetapi dua kali pula politisi PDI Perjuangan ini mangkir.

Padahal dari faktor jabatan dan kesibukan, Setya Novanto dalam kesehariannya pasti bukannya tokoh yang punya banyak waktu luang. Tetapi ia masih punya niat baik untuk mendorong KPK menuntaskan tugasnya.

Itu pula yang disampaikan Fahri Hamzah dan Fadli Zon kepada media. Keduanya merasa perlu mengingatkan bahwa langkah pimpinan KPK itu keliru. KPK tak perlu memberlakukan status cekal kepada Setya Novanto karena sejauh ini Ketua DPR sudah bersifat kooperatif, siap bekerja sama dengan KPK.

Baca Juga  Masinton Pasaribu: Penyidik KPK Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan

Menurut Fahri Hamzah, status cekal yang diberikan kepada Setya Novanto sudah merugikan DPR secara institusi.

tawa
Ketua DPR Setya Novanto. Selalu kooperatif

Ia mengingatkan, jabatan Setya Novanto sebagai ketua DPR memiliki posisi penting dalam struktur ketatanegaraan. Apalagi berdasarkan UU, Ketua DPR menjalankan fungsi diplomasi yang massif.

“Kita tahu ada banyakk forum internasional yang kadang-kadang tidak bisa diwakili anggota atau pimpiann dewan yang lain, seperti akhir bulan ini akan ada pertemuan antara pimpinan parlemen negara-negara industri yang di dalamnya ada Indonesia, Meksiko, Australia. Itu biasanya dihadiri pimpinan dewan. Dengan status cekal ini, maka Pak Novanto tidak bisa pergi,” ujar Fahri.

Fahri juga menyebutkan adanya undangan dari beberapa parlemen negara-negara Arab dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Raja Salman ke DPR

“Nah ini adalah hal-hal yang tentunya pencekalan ini menyebabkan tidak saja ketua DPR tidak bisa melaksanakan tugasnya, tetapi juga mencoreng nama Indonesia khususnya DPR dalam kancah diplomasi internasional,” kata Fahri.

fah
Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Pencekalan terhadap Setya Novanto merugikan DPR secara institusi

Sehubungan dengan itu, Fahri menegaskan, pimpinan DPR akan menyurati Presiden Joko Widodo mengenai keberatan terhadap pencegahan Setya Novanto keluar negeri.

“Kesimpulannya. kami akan bersurat kepada presiden. Inti keberatan itu adalah, keberatan kami, akhirnya menjadi keberatan DPR atau keberatan Bamus, bahwa tindakan pencekalan kepada ketua DPR telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang ada,” jelas Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan, keputusan berkirim surat ke Presiden Jokowi diambil diambil dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPR yang diikuti seluruh fraksi kecuali Hanura dan Demokrat.

Menurut Fahri, situasi saat ini memerlukan sikap yang kompak serta kelembagaan secara resmi.

Baca Juga  Ahok Sudah Ingatkan Gamawan tentang Risiko Korupsi e-KTP

“Karena kami ingin mengambil satu sikap, yang bukan sikap rapim saja, tetapi paling tidak sikap Bamus, sehingga bisa mewakili keterwakilan semua fraksi di DPR,” kata Fahri.

Keputusan tersebut berawal dari surat Fraksi Golkar yang menyampaikan nota protes mengenai pencegahan tersebut.