SHARE

Wakil Presiden Juiceuf Kalla menyebutkan, penerbitan Perppu Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas UU Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Orang-orang sudah sesuai sama ketetapan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, keadaan nasional sekarang ini sangat mungkin untuk pemerintah untuk menerbitkan Perppu untuk membubarkan ormas.

” Ya, penilaiannya bila lewat undang-undang umum lama pembahasannya. Sedang keadaan nasional sekarang ini demikian, ” tutur Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Ia memberikan, pembubaran Ormas adalah hal yang lumrah karna sejatinya sudah ditata dalam UU Ormas, hingga tidak butuh disikapi terlalu berlebih.

” Namun ini kan undang-undang juga, saya sangka undang-undang cuma langkah jika ada ormas tidak mematuhi sesuai sama izin. (Organisasi) mahasiswa tidak sesuai sama ketentuan organisasi, tidak sesuai sama izinnya perusahaan dapat dibubarin. Sama saja, ” lanjut dia.

Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan Wiranto memberi keterangan tentang penerbitan Perppu.

Menurut Wiranto, paling tidak ada dua argumen sebagai kekurangan dalam UU Ormas, hingga dipandang tak akan mencukupi.

Pertama, dari bagian administrasi. UU Ormas dinilai tidak mencukupi untuk mengatur berkaitan meluasnya ormas yang bertentangan, baik itu dari bagian etika hukum, sangsi, serta prosedur hukum yang berlaku.

Wiranto menyebutkan, UU Ormas tidak mengatur tentang pemberian izin serta pencabutan izin, yang semestinya datang dari instansi atau institusi yang sama.

” Instansi yang keluarkan harusnya miliki wewenang untuk mencabut. Itu tak ada dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, ” ucap Wiranto.

Lalu, Wiranto juga menyebutkan kalau UU Ormas kurang mencukupi dalam mendefinisikan tentang ajaran serta aksi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam UU Ormas, dituliskan kalau yang bertentangan dengan Pancasila yaitu ateisme, komunisme, serta marxisme-leninisme.

” Namun ada ajaran beda yang dapat menukar serta bertentangan dengan Pancasila, yang diarahkan untuk ganti Pancasila kita, ganti eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak tercakup dalam undang-undang lama, ” kata dia.